Wakapolri: 16 WNI yang Ditahan di Turki Bukan Rombongan Tur Wisata

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahwa 16 warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan otoritas Turki adalah kasus baru. Mereka, kata Badrodin, bukan 16 WNI yang dilaporkan hilang saat melakukan tur ke Turki beberapa waktu lalu.

"Dua-duanya 16 (orang) ini. Jadi pertama, 16 yang pakai smiling tour, dan sekarang ada 16 (orang) lagi," kata Badrodin di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Badrodin mengatakan, 16 WNI yang hilang saat melakukan tur ke Turki hingga kini masih belum ditemukan. Sementara 16 WNI yang ditahan di Turki, sebut dia, masih dilakukan penyelidikan terhadap identitas dan asalnya.

"Oleh karena itu, kami akan kirim tim ke sana (Turki)," ujar calon Kepala Polri itu.

Badrodin juga mengaku belum mengetahui cara 16 WNI yang ditahan di Turki itu sampai ke Ankara. Dengan demikian, polisi belum bisa menyimpulkan keterkaitan mereka dengan gerakan organisasi radikal, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Aparat keamanan Turki telah menahan 16 warga Indonesia yang mencoba menyeberang ke Suriah. Demikian penjelasan juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki. Mereka yang ditahan terdiri dari tiga keluarga. (baca: Kemenlu Duga 16 WNI yang Hilang di Turki Berniat Tak Kembali ke Indonesia)

Rute yang mereka tempuh untuk menuju Suriah biasa digunakan para simpatisan kelompok ISIS. Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah ke-16 WNI itu hendak bergabung dengan ISIS atau tidak.

"Ke-16 orang ini kini ditahan di pusat penahanan. Kami mendapat informasi bahwa Kedutaan Besar Indonesia di Ankara telah berhubungan dengan mereka," ujar juru bicara Kemenlu Turki, Tanju Bilgic.

Juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir sebelumnya mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas kemanan Turki soal penahanan 16 WNI itu. (baca: 16 WNI Ditahan Saat Menuju Suriah, Kemenlu Koordinasi dengan Polisi, Intel, BNPT)

"Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, BNPT, dan Kepala Intelijen. Nanti juga akan ada pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemananan untuk membahas langkah-langkah terkait adanya kejadian dugaan keterlibatan WNI dalam teroris," katanya.