Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Presiden Jokowi Sadar KPK Saat Ini Tengah Terancam

Kompas.com - 18/02/2015, 00:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah mendapatkan informasi yang cukup soal kondisi terkini di mana pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) satu per satu menjadi tersangka dan kini ancaman serupa ditujukan kepada para penyidiknya. Karena kondisi itulah, presiden disebutkan belum mengambil keputusan karena harus berhati-hati.

"(Presiden) Sangat sadar, karena itu kehati-hatiannya tetap dimunculkan oleh Presiden," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (17/2/2015).

Andi pun menyadari bahwa Presiden telah berjanji akan bersikap usai praperadilan Budi Gunawan dan pengesahan APBN-P. Namun, atas hal itu, Andi pun tak bisa berkomentar banyak. Dia hanya kembali membuat pernyataan yang sama bahwa kini presiden sedang melakukan kalkulasinya sendiri.

"Tentunya pasti ada hal lain yang dipertimbangkan oleh Presiden. Ditunggu saja kapan Presiden akan mengambil keputusan," ucap Andi.

Andi mengaku tidak tahu menahu lagi soal sikap yang akan diambil Presiden Jokowi terkait status Komjen Budi Gunawan. Pasalnya, Andi kini lebih sering berkutat dengan isu-isu lain di luar isu Budi Gunawan seperti persiapan Konferensi Asia Afrika dan Badan Ekonomi Kreatif. Sehingga, semua pertanyaan menyangkut mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri pun dilimpahkan Andi kepada presiden.

Apabila Presiden tak bisa menjawab, Andi menuturkan dirinya pun lebih tidak tahu. "Yang jelas kami di staf ya siap apapun diputuskan Presiden kapan saja," ucap dia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi belum juga menentukan sikap hingga Selasa (17/2/2015) malam ini. Sebelumnya, presiden berjanji akan membuat keputusan setelah hasil gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan keluar. Namun, setelah hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan itu dan menyatakan penetapan tersangka mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu tidak sah, belum ada satu pun kata yang terlontar dari Jokowi.

Aksi konkret Jokowi kini masih ditunggu. Pasalnya, di saat yang sama, satu demi satu pimpinan KPK menjadi tersangka. Setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus saksi palsu sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kini giliran Ketua KPK Abraham Samad yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dokumen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com