Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim Incar Pejabat BUMN yang Diduga Korupsi Ratusan Miliar

Kompas.com - 17/02/2015, 20:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan bahwa penyidiknya tengah mengusut sejumlah kasus besar meliputi korupsi, kepemilikan narkotika, dan kepemilikan senjata api ilegal. Semuanya dilakukan oleh penyelenggara negara.

"Sebentar lagi kita ekspos kasus korupsi, ada narkoba dan penggunaan senjata api ilegal," ujar Budi di Kompleks Mabes Polri pada Selasa (17/2/2015).

Budi enggan merinci kasus kepemilikan obat-obatan terlarang dan penggunaan senjata api ilegal. Pria yang populer dengan sapaan Buwas tersebut mengaku lebih tertarik atas kasus korupsi penyelenggara negara. Sebab, kasus itu dilakukan pejabat badan usaha milik negara (BUMN).

"Surat perintah penyidikan sudah ada. Tunggu saja," lanjut Buwas.

Mantan Kapolda Gorontalo tersebut juga memastikan bahwa negara menderita kerugian hingga ratusan miliar rupiah akibat tindakan korupsi tersebut. Dia menyebut hal itu kasus korupsi yang dahsyat.

Buwas enggan menyebutkan rinci soal kasus korupsi yang tengah diusutnya itu. Buwas mengatakan tidak akan membuka di publik sebelum proses penyelidikan dan penyidikan rampung.

Buwas enggan dianggap menyebar fitnah jika mengungkap ke publik terlebih dahulu soal kasus tersebut. Apalagi, sebut Buwas, penetapan tersangka dilakukan sebelum ada proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu.

"Itu namanya perampasan hak seseorang ya. Enggak boleh seperti itu. Sabar saja, kalau kita sudah semua, kita umumkan," lanjut Buwas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com