Kepada Para Bupati, Jokowi Tekankan Pemerataan Ekonomi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo untuk keempat kalinya mengumpulkan bupati dan wali kota di Istana Bogor, Jumat (13/2/2015). Kali ini, bupati dan wali kota dari Pulau Jawa dan Maluku yang diundang Jokowi untuk berdiskusi.

Di dalam sambutan pembukaan rapat konsolidasi itu, Jokowi menyinggung soal tekanan ekonomi global yang berimbas ke banyak negara, termasuk Indonesia.

"Seperti baru satu dua hari terjadi, begitu Yunani bergerak kelihatan pembayaran utangnya tidak ketemu, kelemahan rupiah terjadi, kelemahan ringgit terjadi, kelemahan semua hampir mata uang terjadi. Ini hal eksternal yang sering menghambat," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpendapat, gejolak ekonomi yang terjadi di suatu negara akan memengaruhi negara lainnya. Untuk menghadapi hal itu, Jokowi mengedepankan koordinasi sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintahan provinsi, kabupaten, hingga kota.

"Kondisi itu menyulitkan kita untuk mengelola ekonomi, tetapi saya meyakini dengan kerja sama yang baik dari pusat sampai ke daerah garisnya sama, kesulitan itu bisa kita atasi bersama," ucap dia.

Jokowi memaparkan pada tahun 2014 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,1 persen. Persentase itu, sebut Jokowi, harus ditingkatkan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

"Kalau sudah 3 tahun bisa di atas 7 persen," ucap Jokowi.

Namun, meski pertumbuhan ekonomi penting, Presiden menekankan jangan melupakan pemerataan.

"Setinggi apa pun yang menikmati hanya lima orang atau hanya kelompok yang di atas, yang di bawah tidak dapat apa-apa, percuma kita bicara," tukas Jokowi.

Selain membicarakan masalah ekonomi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang turut mendampingi Presiden mengungkapkan bahwa Presiden nantinya akan membahas pula revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).