Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Usulkan Presiden Tunggu Proses Pra-peradilan untuk BG

Kompas.com - 29/01/2015, 17:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Syafriadi Cut Ali menyatakan, Presiden Joko Widodo perlu menunggu proses pra-peradilan terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebelum mengikuti saran dari tim independen. Tim independen sebelumnya meminta Presiden membatalkan pelantikan Budi.

"Kita masih tunggu pra-peradilan, kan berproses. Kita belum tahu hasilnya apa. Jadi, kita tunggu saja minggu depan sudah ada keputusan," kata Syafriadi di Istana Kepresidenan, Kamis (29/1/2015).

Hari ini, Presiden Jokowi kembali menemui Kompolnas untuk mencari solusi konflik KPK dan Polri. Kompolnas sempat membuat kebijakan kontroversial saat mengusulkan nama Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri kepada Presiden Joko Widodo meski jejak rekamnya diduga bermasalah.

Sebelum Budi ditetapkan sebagai tersangka, Kompolnas juga menghadap Presiden pada pagi harinya dan memuji prestasi Budi selama ini sembari memastikan bahwa jejak rekam Budi sudah bersih. Hanya berselang satu jam dari jumpa pers Kompolnas pasca-bertemu Presiden, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Semenjak itu, Kompolnas dipersalahkan. Pada pertemuan sekarang, Syafriadi mengaku Kompolnas masih menunggu arahan Presiden dan belum mengajukan nama calon kepala Polri baru.

Saran agar Presiden menunggu proses pra-peradilan terhadap Budi juga akan disampaikan hari ini. "Iya (akan diusulkan ke Presiden). Kalau putusannya itu Pak Budinya kalah ya sudah berarti dia benar bersalah," imbuh Syafriadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com