Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sesalkan Pernyataan Effendi Simbolon soal Makzulkan Jokowi

Kompas.com - 26/01/2015, 23:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku sudah melakukan komunikasi dengan politisi PDI-P Effendi Simbolon terkait pernyataannya soal pemakzulan Presiden Joko Widodo. Hasto menegaskan bahwa sikap PDI Perjuangan tetap menjadi partai pemerintah.

"PDI Perjuangan menyadari bahwa sebagai presiden pilihan rakyat, PDI Perjuangan konsisten memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, yakni lima tahun. Itulah sistem politik yang kita anut," kata Hasto melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (26/1/2015) malam.

Hasto menilai, akan lebih baik jika semua pihak cooling down menyikapi ketegangan politik nasional yang saat ini terjadi. Semua pihak, termasuk internal PDI-P, kata Hasto, harus menahan diri dan tidak boleh memperkeruh suasana.

"Kami mengajak semua pihak untuk cooling down. Imbauan ini juga ditujukan kepada internal PDI-P. Jangan biarkan isu yang kontradiktif yang dapat mengganggu keutuhan negeri tumbuh kembang. Semua pihak harus bisa menahan diri. Bangsa ini memiliki kearifan dan tradisi musyawarah mufakat. Itu yang harus kita jalankan," ujarnya.

Ke depannya, Hasto menyebut PDI Perjuangan akan terus melakukan dialog, mencari solusi terbaik bersama seluruh komponen bangsa. Namun, pada saat bersamaan tetap menegaskan bahwa Joko Widodo adalah presiden yang diusung PDI Perjuangan yang mendapat dukungan rakyat Indonesia.

Dia mengingatkan, mengelola negara yang begitu besar seperti Indonesia memerlukan cara berpikir, cara bertindak, dan cara berucap secara benar. Indonesia tidak bisa dipimpin dengan emosional dan serampangan bak anak muda yang baru belajar mengelola kekuasaan. 

"Biarlah supremasi hukum yang berbicara dan menegakkan kebenaran di atas kebenaran, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," tambah Hasto.

Sebelumnya, Effendi mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi. Menurut Effendi, pemerintahan Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang berjalan hampir 100 hari ini banyak meninggalkan celah untuk impeachment atau pemakzulan.

"Siapa pun yang punya peluang menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang, karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua-duanya yang jatuh," kata Effendi dalam diskusi evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Kalla di Jakarta, Senin (26/1/2015). (Baca: Politisi PDI-P: Yang Punya Peluang, Sekarang Saatnya Makzulkan Jokowi!)

Ia mencontohkan sikap Jokowi dalam menengahi ketegangan antara KPK dan kepolisian setelah kepolisian menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Menurut Effendi, pidato-pidato Jokowi terkait polemik ini tidak tegas.

Selain itu, Effendi juga menegaskan kepada pihak-pihak terkait agar tidak menyangkal pernyataan Hasto atas kebenaran artikel "Rumah Kaca Abraham Samad".

"Lebih baik diam daripada menyangkal," kata Effendi. (Baca: Effendi Simbolon: Pernyataan Hasto Taruhannya Nyawa)

Effendi mengatakan, langkah Hasto Kristiyanto membeberkan kebenaran artikel "Rumah Kaca Abraham Samad" adalah perjuangan bertaruh nyawa.

"Hasto ini kan lagi berjuang. Taruhannya itu nyawa, dia berani ungkap pertemuan ketua lembaga yang sangat dipercaya publik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com