Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Hasto Kristiyanto dan Kisah Kandasnya Lobi Politik Abraham Samad

Kompas.com - 23/01/2015, 09:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Jagad politik dan hukum di Tanah Air semakin "memanas". Pasca-penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, sejumlah manuver mengarah ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Belakangan, pada Kamis (22/1/2015) kemarin, pelaksana tugas Sekjen DPP PDI mengungkapkan kisah lobi politik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad untuk menjadi wakil presiden bagi Joko Widodo pada Pilpres 2014. 

"Ada oknum di pimpinan KPK yang tergoda dengan kepentingan politik menjadi cawapres atau jaksa agung," ujar Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut Hasto, kisah itu berawal pada awal 2014. Saat itu, ia ditugaskan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Pada kesempatan itu, seorang pria berinisial D menghubungi Hasto dan menawarkan pertemuan dengan Abraham Samad.

"Di situ kami hanya dibilang, membahas hal-hal yang strategis," ujar Hasto.

Hasto tertarik atas tawaran itu. Menurut dia, bertemu pimpinan KPK merupakan momen yang langka. Hasto pun datang ke Apartemen Capital di kawasan SCBD. Dia masuk melalui lobi depan. Di sana, D sudah menunggu. Keduanya lalu naik ke salah satu lantai di apartemen mewah itu.

Di salah satu ruangan apartemen, Abraham telah menunggu dengan menggunakan masker hijau dan topi hitam. Abraham duduk di kursi yang meja di depannya terdapat aneka buah. Hasto, Abraham dan D pun berbincang terkait hal strategis itu.

"Di depan Abraham, dia (D) memohon Bapak Abraham Samad bisa mengikuti proses jadi calon wakil presidennya Pak Jokowi," ujar Hasto.

Saat itu, menurut Hasto, dia tidak dapat menjanjikan apa-apa. Pemilihan presiden masih jauh dan saat itu Megawati Soekarnoputri belum memutuskan siapa pasangan yang akan diusung PDI Perjuangan. Meski demikian, komunikasi dengan Abraham tetap dijaga.

Maka berlanjutlah dengan pertemuan kedua, ketiga, hingga pertemuan keenam di tempat yang berbeda-beda. Selain D, ada pria berinisial D lain yang mendorong Abraham menjadi cawapres Jokowi. D yang kedua ini, sebut Hasto, adalah sahabat karib Abraham.

Hasto menyebutkan, saking 'ngebetnya' Abraham ingin menjadi cawapres Jokowi, dia membuat skenario pertemuan dengan Jokowi di ruang VVIP Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Sejak saat itu, lobi politik Abraham kian kencang. Abraham juga merancang agenda pertemuan dengan tim sukses Jokowi-JK yang lain, yakni Hendropriyono dan sejumlah nama yang kini menjadi menteri pada Kabinet Kerja. Apalagi, pencalonan Jokowi sebagai RI 1 semakin pasti.

Namun, akhirnya, Jusuf Kalla didapuk sebagai pendamping Jokowi. Pertimbangannya, Kalla punya pengalaman dan dukungan politik yang jauh lebih kuat daripada bakal cawapres lainnya.

Pada 19 Mei 2015, satu hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Hasto mengaku ditugaskan Jokowi menyampaikan kepada Abraham soal keputusan cawapres itu. Pukul 00.30 WIB, Hasto bertemu Samad yang masih mengenakan masker dan topi.

"Setelah saya ceritakan bahwa yang jadi cawapres adalah JK, Abraham bilang, 'Ya saya tahu, saya sudah melakukan penyadapan'. Dia juga bilang, 'Saya tahu yang menggagalkan saya menjadi calon wakil presiden adalah Pak Budi Gunawan'," ujar Hasto.

Menurut Hasto, ada nada kekecewaan dari pernyataan Abraham. Dia tak menyangkal tudingan Abraham soal Budi Gunawan. Dia berempati dengan perasaan Abraham. Sebagai pelipur lara, Hasto lalu bertanya masukan Abraham seandainya Jokowi-JK maju menjadi RI 1 dan RI 2.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com