JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik ternyata meminta agar partai pendukung pemerintahan yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), tidak menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap melantik Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Hal itu diketahui melalui survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).
"Publik meminta agar KIH tidak memaksa Jokowi untuk mengangkat seorang tersangka korupsi sebagai kepala Polri," ujar peneliti LSI Ardian Sopa, dalam paparan hasil survei di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).
Dari data survei yang diperoleh LSI, sebanyak 69,78 persen responden meminta KIH tidak menekan Jokowi untuk tetap melantik Budi Gunawan. Sementara, hanya 23,60 persen responden yang menekan Jokowi agar tetap melantik Budi Gunawan.
Selain itu, sebanyak 6,62 persen responden tidak tahu dan memilih tidak menjawab mengenai hal tersebut. Menurut Ardian, sebagian besar publik mengharapkan agar Jokowi mengganti calon tunggal kepala Polri yang saat ini ditunjuk kepada Budi Gunawan. Adrian mengatakan, sebanyak 77,27 persen publik juga menginginkan agar proses pencalonan ulang kepala Polri, melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Masyarakat ingin agar dalam proses ulang pencalonan Kapolri, Presiden melibatkan KPK. Itu untuk menghindari calon-calon yang bermasalah," kata Ardian.
LSI melakukan pengumpulan data terhadap 1.200 responden yang terbagi dalam 33 provinsi di seluruh Indonesia. Pengumpulan dilakukan pada 17-18 Januari 2015, melalui perangkat aplikasi yang dihubungkan melalui ponsel pintar. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kesalahan mencapai 2,9 persen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.