Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pulangkan 481 TKI Bermasalah dari Arab Saudi

Kompas.com - 19/01/2015, 15:59 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah Indonesia memulangkan sebanyak 481 tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah, yang selama ini bekerja di Arab Saudi. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, pemulangan ini merupakan tahap awal dari rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah TKI yang bekerja di luar negeri.

"Ini gelombang pertama, ini rangkaian panjang langkah pemerintah, sesuai instruksi Presiden untuk memulangkan TKI di luar negeri," ujar Nusron, saat ditemui di Common Use Lounge TKI, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (19/1/2015).

Nusron mengatakan, mayoritas TKI yang dipulangkan memiliki permasalahan dengan kesehatan, prosedur administrasi, hingga TKI yang menolak bekerja dan lari dari majikan. Nusron menambahkan, para TKI yang dipulangkan sebagian besar merupakan wanita yang memiliki anak saat bekerja di luar negeri.

Menurut Nusron, pemulangan TKI kali ini adalah yang pertama dilakukan pada tahun 2015. Pemulangan para TKI, sebut Nusron, akan terus berlanjut tahap demi tahap. Untuk Arab Saudi saja, Nusron mengatakan, terdapat total 588.000 TKI bermasalah.

Pesawat yang membawa para TKI tiba di Bandara Soekarno-Hatta, pada Senin siang, sekitar pukul 14.00. Setelah itu, para TKI tersebut akan segera diberangkatkan menuju daerah dan tempat tinggal masing-masing.

Nusron mengatakan, sebanyak 481 TKI bermasalah tersebut akan terus mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Menurut dia, para TKI akan diberikan pelatihan, sehingga memiliki kemampuan untuk berwirausaha.

Nusron menyebutkan, ada tiga jenis pelatihan yang akan diberikan. Ketiganya yaitu, keterampilan mengolah pangan, ketetampilan industri kreatif, dan pemberdayaan industri pariwisata.

"Lebih baik kita pulangkan mereka. Lagi pula, di sini lebih banyak butuh tenaga kerja," kata Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com