Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Jamin Keluarga ABK Oryong 501 Terima Hak Korban

Kompas.com - 09/01/2015, 09:55 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


TANGERANG, KOMPAS.com
- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjamin keluarga dari anak buah kapal (ABK) yang menjadi korban tenggelamnya Kapal Oryong 501, akan mendapat uang santunan.

Retno mengatakan, tugas pemerintah tidak hanya sekedar melakukan diplomasi untuk evakuasi dan pemulangan jenazah, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

"Kami terus melakukan komunikasi dengan pemerintah dan perusahaan pemilik kapal. Kami ingin yakinkan bahwa tidak ada hak-hak korban yang dikurangi," ujar Retno, seusai proses serah terima 13 jenazah di Terminal Kargo 530, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (9/1/2015).

Retno mengatakan, sejauh ini proses komunikasi antara pemerintah Korea Selatan dan perusahaan Sajo Industries sebagai pemilik kapal berjalan dengan baik. Menurut Retno, pihak-pihak yang bertanggung jawab telah bersedia memenuhi hak-hak korban sesuai dengan kontrak kerja.

"Itu (santunan) sudah dipenuhi semua, baik berupa uang kompensasi dan gaji para ABK. Saya tidak bisa sebutkan jumlahnya, tetapi yang penting itu semua terpenuhi," kata Retno.

Kapal penangkap ikan Oryong 501 yang membawa 60 orang ABK tenggelam di Laut Bering, Rusia, pada awal Desember 2014. Ada 35 ABK WNI yang berada di kapal tersebut. Sebanyak 3 ABK asal Indonesia berhasil ditemukan selamat.

Sementara, 16 ABK lainnya ditemukan sudah tak bernyawa. Tim evakuasi dari pemerintah Korea Selatan dan Rusia hingga saat ini masih mencari keberadaan 16 ABK WNI lainnya. (baca: Terima 13 Jenazah ABK Oryong 501, Menlu Terima Kasih kepada Korsel dan Rusia)

Retno menambahkan, bagi ABK yang belum ditemukan, pemerintah juga menjamin keluarga korban akan tetap menerima uang santunan. Namun, menurut Retno, hal itu masih menunggu hingga proses pencarian benar-benar dihentikan.

"Kami belum bicara soal waktu. Tim DVI (Disaster Victim Identification) dari Polri masih bekerja dengan tim identifikasi dari Korsel," kata Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Nasional
PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

Nasional
Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Nasional
Pertahanan Udara WWF ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Pertahanan Udara WWF ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Nasional
Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com