Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Punya Permasalahan Terkait Desa? Laporkan ke 1500040!

Kompas.com - 08/01/2015, 12:53 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan layanan pengaduan desa dengan menyediakan call center 1500040. Melalui layanan ini, Kementerian DPDTT berharap masyarakat dapat melaporkan segala bentuk masalah yang berkaitan dengan desa.

"Dengan adanya layanan ini, saya harapkan permasalahan di desa bisa cepat kita atasi," ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, di Kantor Kementerian DPDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2015).

Marwan mengatakan, diluncurkannya layanan ini adalah upaya pemerintah melakukan koordinasi dengan kepala-kepala desa maupun masyarakat di desa untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi di sekitar 74.000 desa di Indonesia.

Marwan mengungkapkan, sebelum adanya layanan call center, dia mengaku menerima banyak pesan singkat dari masyarakat mengenai persoalan desa, daerah tertinggal, maupun transmigrasi. Dengan adanya layanan ini, kata Marwan, pemerintah bisa lebih mudah untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap program apa saja yang telah dijalankan oleh desa-desa di Indonesia.

"Kita bisa lakukan komunikasi langsung dengan kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia. Hasilnya, kita bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi dari kepala-kepala daerah. Kalau blusukan ke 74.000 desa kan tidak mungkin. Oleh karena sekarang zaman modern, kita manfaatkan teknologi itu dengan baik," kata Marwan.

Selain menyediakan layanan call center pengaduan desa, Kementerian DPDTT juga memberikan layanan SMS center ke empat nomor telepon, yakni 081288990040, 087788990040, 085600990040, 08998990040, atau dapat pula mengakses situs Kementerian DPDTT di www.desabangkit.id dan www.kemendesa.go.id. Masyarakat juga bisa berkomunikasi melalui media sosial lewat akun Twitter Kementerian DPDTT, @kemendesa atau Facebook di kemendesa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com