Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benahi Sistem, Dirut Pertamina Minta Dukungan KPK

Kompas.com - 22/12/2014, 18:22 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto bersama jajaran direksi yang baru mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2014). Dwi mengatakan kedatangannya bersama jajaran direksi untuk melakukan audiensi dengan Pimpinan KPK. Ia berharap, KPK memberikan dukungan terhadap upaya jajaran baru direksi untuk membenahi Pertamina.

"Kami sebagai pengurus Pertamina yang baru berharap mendapat support untuk bagaimana membangun Pertamina ke depan yang lebih baik," ujar Dwi di gedung KPK, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Dwi mengaku mendapatkan sambutan baik dari KPK yang sangat terbuka terhadap rencana direksi baru Pertamina untuk pencegahan korupsi. Ia mengatakan, Pimpinan KPK akan proaktif membantu berbagai instansi, termasuk Pertamina, untuk dapat membenahi sistem perusahaan.

"Kita bicara bagaimana membenahi sistem secara keseluruhan," kata Dwi.

Dalam penyidikan kasus korupsi, nama Pertamina disebut-sebut kasus dugaan suap jual beli gas alam di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang menjerat Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron. Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko diduga menyuap Fuad--saat itu sebagai Bupati Bangkalan--terkait jual-beli gas alam oleh PT MKS dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore.

KPK pun telah memanggil sejumlah mantan petinggi PT Pertamina EP sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dwi mempersilakan KPK menindaklanjuti proses hukum yang tengah berlangsung.

"Kalau ada personil-personil di pertamina yang terlibat suatu kasus, silakan ditindaklanjuti," kata Dwi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menunjuk Dwi sebagai Direktur Utama PT Pertamina yang baru pada Jumat (28/11/2014). Dwi menggantikan posisi Karen Agustiawan yang sebelumnya mengundurkan diri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Nasional
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Nasional
Soroti Politik Uang di Pilkada, Bawaslu: saat Patroli Tiarap, Begitu Ditinggal Marak Lagi

Soroti Politik Uang di Pilkada, Bawaslu: saat Patroli Tiarap, Begitu Ditinggal Marak Lagi

Nasional
Polri Anggap Kasus Penguntitan Jampidsus Sudah Selesai

Polri Anggap Kasus Penguntitan Jampidsus Sudah Selesai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Bisa Maju Usai MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur | Panglima TNI Diminta Tarik Pasukan dari Kejagung

[POPULER NASIONAL] Kaesang Bisa Maju Usai MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur | Panglima TNI Diminta Tarik Pasukan dari Kejagung

Nasional
Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com