KPK Tunggu Anggaran dari DPR untuk Buka Kantor Cabang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, kantor cabang KPK di sejumlah daerah akan dibangun jika mendapatkan persetujuan anggaran dari DPR. Saat ini, Abraham mengaku tidak dapat memprediksi apakah alokasi dana yang dianggarkan untuk ekspansi itu diterima atau tidak oleh lembaga legislatif dan pemerintah.

"Kita belum tahu apakah itu nanti akan disetujui oleh pemerintah dan DPR. Sebab ini kan terkait alokasi penganggaran," ujar Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/12/2014).

Rencananya, kata Abraham, KPK akan membuka kantor cabang di tiga zona, yakni zona barat di Sumatera, zona tengah di Kalimantan, dan zona timur di Sulawesi. Jika alokasi anggaran untuk kantor cabang daerah KPK disetujui, KPK akan membuka kantor di Medan, Balikpapan, dan Makassar.

"Kalau itu disetujui, baru kita akan berhitung (soal anggaran)," kata Abraham.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pemilihan lokasi kantor cabang di KPK karena melihat potensi keberadaaan agen perubahan di daerah tersebut. Menurut Bambang, orang tersebut harus bisa diajak bekerjasama dengan KPK untuk membangun sistem pencegahan korupsi.

Jika kantor cabang di daerah dinilai efektif, KPK menargetkan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, kemungkinan KPK memiliki lima kantor cabang. (Baca: KPK Akan Buka Kantor Cabang di Sumatera pada 2015)