Suryadharma: Mbah Moen Bilang PPP Enggak Boleh Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Suryadharma Ali, mengatakan bahwa Ketua Majelis Syariah DPP PPP Maimoen Zubair melarang PPP berada di kubu oposisi. Atas dasar itu, musyawarah kerja nasional (mukernas) memutuskan PPP sementara tetap berada di Koalisi Merah Putih selama langkah politiknya tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

"Berkaitan dengan koalisi yang memberikan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, itu Mbah Moen bilang PPP enggak boleh oposisi," kata Suryadharma, di lokasi Mukernas PPP, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Suryadharma menjelaskan, sesuai dengan amanat Mbah Moen, PPP tidak akan ragu mendukung pemerintahan Joko Widodo selama mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat. Akan tetapi, kritik juga akan diberikan jika nyatanya ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.

"Kalau pro-rakyat, PPP wajib dukung, itu amar ma'ruf. Kalau tidak pro-rakyat, PPP wajib kritisi, itu nahi munkar. PPP di KMP, tetapi menggunakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang saya sebut PPP bukan partai oposisi," ujar Suryadharma.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menyatakan partainya sementara ini belum akan meninggalkan KMP. Hal itu diungkapkan Djan Faridz merujuk pada keputusan Mukernas PPP yang digelar di Jakarta.

Ia menjelaskan, mukernas merekomendasikan pada DPP PPP untuk menjalankan visi kebangsaan dan pembangunan yang stabil serta demokratis. Dengan alasan itu, PPP tetap akan mempertahankan diri sebagai partai penyeru kebaikan dari dalam barisan partai di KMP.

"Sekarang, sementara kita masih di KMP. Kita akan jadi kekuatan penyeimbang. Artinya, segala yang baik kita dorong, dan dukung, sementara yang keliru akan kita cegah, dan kita kritisi," kata Djan Faridz. (Baca: Djan Faridz Pastikan Mukernas Putuskan PPP Tetap di KMP)

Ia menegaskan, PPP hanya akan memilih kubu koalisi yang dianggap memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurut Djan Faridz, PPP tidak mementingkan kursi atau jabatan strategis selama masih diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi publik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PPP Dimyati Natakusumah sempat mengungkapkan adanya usulan agar PPP pindah dari KMP ke KIH. Tidak diakomodasinya PPP mendapatkan kursi pimpinan DPR/MPR menjadi salah satu pemicunya. (Baca: Sekjen PPP Merasa Tak Ada Manfaat di KMP, Bisa Jadi Lebih Baik di KIH)