Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelakar Jusuf Kalla tentang Merek Honda

Kompas.com - 11/12/2014, 16:20 WIB
Icha Rastika

Penulis

KARAWANG, KOMPAS.com - Seperti biasanya, Wakil Presiden Jusuf Kalla kerap menyisipkan guyonan-guyonan segar di dalam sambutan yang dia sampaikan pada sejumlah kesempatan. Saat meresmikan pabrik baru Astra Honda Motor di Karawang, Kamis (11/12/2014), Kalla kembali membuat pengunjung tertawa. Ia menyebut Honda sebagai trademark atau merek yang melekat pada benak orang Indonesia.

"Di samping bahwa motor Honda menjadi kebutuhan komersial, jadi ojek dan kepentingan lainnya, untuk diketahui bahwa Honda sudah trademark di Indonesia. Kalau orang naik sepeda motor, oh itu (disebut) naik Honda," ucap Kalla disambut tawa hadirin.

Hadir dalam acara itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani. Hadir pula dalam peresmian ini, Duta Besar Jepang untuk RI Yasuaki Tanizaki, Presiden Direktur PT Astra Internasional Tbk Prijono Sugiarto, serta Presiden,CEO, dan Representative Director Honda Motor Ltd Takanobu Ito.

Kalla melanjutkan, sepeda motor yang diproduksi Honda telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap AHM bisa meningkatkan produksinya, terutama untuk ekspor. Dengan meningkatkan ekspor, kata Kalla, pendapatan negara bisa ikut meningkat.

"Juga lebih banyak menggunakan teknologi dan lapangan kerja," ucapnya.

Kendati demikian, Kalla mengingatkan akan dampak sosial yang timbul seiring peningkatan produksi sepeda motor. Dampak negatif peningkatan volume sepeda motor di antaranya menambah kemacetan, angka kecelakaan, dan menambah subsidi bahan bakar yang harus dibayarkan pemerintah. Oleh karena itu, menurut Kalla, segala dampak yang muncul harus diimbangi dengan pembayaran pajak yang cukup.

"Karena itu semua harus dibayar dengan pajak yang cukup. Dengan sesuatu CSR yang cukup dan juga suatu riset sehingga bisa memperlancar penyelesaian permasalahan tersebut," kata dia.

Menurut Kalla, setengah dari total subsidi BBM Rp 270 triliun yang dibayarkan pemerintah digunakan untuk kendaraan pribadi. Nilai subsidi yang dibayarkan pemerintah tersebut, menurut dia, harus bisa digunakan untuk kemaslahatan bersama.

Pabrik terbaru Astra Honda Motor ini dibangun di lahan seluas 84 hektar di Kawasan Industri Indotaisei, Bukit Indah, Karawang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi 1,1 juta unit per tahun. Diharapkan, produksi pabrik ini bisa memenuhi permintaan sepeda motor di pasar domestik dan pasar ekspor di kawasan ASEAN.

Dengan demikian, total kapasitas produksi sepeda motor Honda di Indonesia bisa mencapai 5,3 juta per tahun. Sebagai perusahaan joint venture, PT Astra International Tbk dan Honda Motor Co dengan komposisi saham 50:50, AHM menginvestasikan Rp 3,3 triliun untuk memproduksi sepeda motor Honda tipe skutik di pabrik AHM Karawang ini.

Fasilitas di pabrik ini melengkapi tiga pabrik Honda yang sudah ada saebelumnya, yakni yang berlokasi di Sunter, Pegangsaan, dan Cikarang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com