Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Reses DPR untuk Serap Aspirasi Rakyat, Bukan Waktu Istirahat!

Kompas.com - 11/12/2014, 14:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Centre for People Studies and Advocation (Cepsa) mengharapkan seluruh anggota DPR benar-benar memanfaatkan masa reses dengan optimal untuk menyerap aspirasi rakyat, bukan malah menjadikannya sebagai masa istirahat.

"Rakyat dan media massa harus mengawal masa reses bukan hanya sekadar menjadi masa istirahat para wakil rakyat," kata Direktur Eksekutif Cepsa, Sahat Martin Philip, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (11/12/2014), seperti dikutip Antara.

Ia menganjurkan anggota DPR periode 2014-2019, untuk mengoptimalkan masa reses perdana ini sehingga berkualitas. Mereka harus menjadikan masa reses hingga 11 Januari 2015, sebagai momen untuk menyerap aspirasi rakyat untuk disuarakan.

"Anggota DPR tidak bisa semena-mena menyatakan mewakili aspirasi rakyat, ketika nyatanya sama sekali tidak mendengar apa sebenarnya aspirasi rakyat itu," katanya.

Ia mengingatkan bahwa anggota DPR harus menghapus citra negatif yang timbul akibat kisruh yang terjadi di internal DPR sebelumnya, sehingga rakyat tidak kehilangan kepercayaan kepada para wakilnya di parlemen.

Sementara itu, Direktur Kajian dan Program Cepsa Fredy Umbu Bewa Guty mengatakan, masa reses merupakan momentum yang tepat bagi rakyat untuk mendapatkan klarifikasi kongkrit dari para wakilnya.

Fredy Umbu memandang, pada masa reses inilah sebenarnya kesempatan bagi rakyat atau konstituen pemilih antara lain untuk mendengarkan laporan kinerja dan menyampaikan aspirasi.

"Sayangnya, selama ini sangat sedikit laporan substantif dari pelaksanaan reses yang kontruktif bagi perubahan kesejahteraan rakyat, termasuk kegiatan reses yang diberitakan oleh media massa mainstream," katanya.

Untuk itu, kata dia, kualitas reses perlu didorong agar lebih bertanggungjawab sehingga benar-benar dijalankan sebagai bentuk pelayanan dan pembelajaran politik anggota Dewan kepada rakyatnya.

Di samping itu, ia mengemukakan, jumlah dana negara yang cukup besar untuk pelaksanaan reses para anggota Dewan perlu dipertanggungjawabkan secara transparan. (baca: Dana Reses Setiap Anggota DPR Rp 1,7 Miliar Per Tahun, tetapi Kerjanya Berantem Melulu)

"Jika DPR ingin berbenah diri dan membenahi proses demokrasi yang jujur, maka masa reses kali ini bukan saja seremonial atau silaturahmi biasa antara rakyat dan wakilnya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com