Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Janji Bangun Rel Kereta Api di Papua pada 2015

Kompas.com - 08/12/2014, 16:44 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo berjanji akan memulai kajian pembangunan rel kereta api di Papua pada 2015. Saat kajian selesai, pembangunan akan langsung berjalan demi meningkatkan produktivitas dan menggenjot pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.

"Studi mengenai jalur kereta api di Papua akan kita mulai tahun depan. Dari unsur Bappeda diharapkan semua membantu agar bisa cepat selesai pembangunan jaringan rel di sana," kata Jokowi, saat melakukan telekonferensi dengan perwakilan kepala daerah dari wilayah Indonesia timur, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Jokowi berharap kajian pada pembangunan rel kereta api di Papua itu akan rampung dalam enam bulan. Dengan begitu, pembangunannya dapat mulai direalisasikan pada semester kedua 2015.

"Paling tidak studinya enam bulan selesai dan dilanjutkan pembangunannya," ujar Jokowi.

Ia melanjutkan, pembangunan rel kereta di Papua adalah untuk memudahkan pengiriman logistik dari pelabuhan ke wilayah lain di Papua. Kemudahan pengiriman barang akan berkorelasi dengan turunnya harga dan meningkatnya daya beli masyarakat setempat.

Selain pembangunan rel kereta api, dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung rencana pemerintah menghidupkan kembali bandar udara di Biak. Ia akan menugaskan Angkasa Pura I untuk menindaklanjuti.

"Airport di Biak, kita lihat tahun depan. Kita ingin Papua tahun depan itu paling tidak jalur rel kereta api bisa segera dimulai, dan terkait tol laut pelabuhan di sana juga akan dibangun," ujarnya.

Saat menggelar telekonferensi, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sementara itu, perwakilan kepala daerah wilayah Indonesia timur diwakili oleh Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Empat provinsi itu merupakan peserta dalam Musrenbang Regional yang dipimpin oleh Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

Nasional
Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Nasional
Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Nasional
Kenaikan UKT Dibatalkan, Fahira Idris Dorong Refocusing Anggaran untuk Pendidikan Tinggi

Kenaikan UKT Dibatalkan, Fahira Idris Dorong Refocusing Anggaran untuk Pendidikan Tinggi

Nasional
Momen Istri, Anak, dan Cucu Peluk SYL Jelang Sidang

Momen Istri, Anak, dan Cucu Peluk SYL Jelang Sidang

Nasional
Menyoal Dewan Media Sosial

Menyoal Dewan Media Sosial

Nasional
MPR Akan Revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Bakal Keluarkan Tap MPR

MPR Akan Revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Bakal Keluarkan Tap MPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com