DPP Golkar Enggan Jalankan Anjuran Menunda Munas

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengabaikan anjuran yang disampaikan Dewan Pertimbangan Partai Golkar untuk menunda penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX pada 30 November di Nusa Dua, Bali. DPP Partai Golkar menyatakan akan tetap menggelar Munas sesuai jadwal yang ditentukan, yakni mulai Minggu lusa.

"Munas akan tetap berlangsung sesuai amanat rapimnas, 30 November di Bali. Kita berharap tidak ada hal yang mengganggu, suasana tetap kondusif," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin saat dihubungi, Jumat (28/11/2014).

Nurul menjelaskan, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, Dewan Pertimbangan tidak memiliki wewenang memberi instruksi kepada DPP. Dewan Pertimbangan hanya memberi nasihat yang bisa dijalankan atau tidak dijalankan.

"Jadi kita tidak harus menjalankan (penundaan munas), cukup didengarkan saja sifatnya," ujar Nurul.

Tadi malam, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta Munas ditunda akibat adanya bentrok fisik yang terjadi di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa lalu. Menurut Akbar, bentrok itu dikhawatirkan akan merambah tempat-tempat lain, termasuk di Bali, yang yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan Munas IX.

Akbar mengatakan, pengunduran waktu Munas tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan persiapan Munas, khususnya yang berkaitan dengan materi-materi munas. Dewan Pertimbangan Partai akan melakukan pembicaraan dengan DPP Partai Golkar, termasuk dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, untuk membahas kapan pelaksanaan munas tersebut sebaiknya dilakukan.