Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hilangnya Pakaian Sipil Lengkap

Kompas.com - 24/11/2014, 11:45 WIB


KOMPAS.com
 — Sejak Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, busana kerja sehari-hari dan bepergian, termasuk ke luar negeri, juga berbeda. Jika 10 tahun sebelumnya pakaian sehari-hari di Istana didominasi safari atau setelan jas, hal itu kini berubah total.

Kini, hilanglah kewajiban dan kebiasaan menggunakan pakaian sipil lengkap atau kerap disebut PSL bagi pejabat. Tak hanya di lingkungan Istana Kepresidenan atau di Istana Wapres, tetapi juga di kementerian, bahkan juga mungkin menjalar ke daerah-daerah.

Selain baju putih yang digulung di lengan, kini di lingkungan Istana dan kementerian juga populer baju batik lengan panjang. Memang, Jokowi sudah menggunakan baju putih yang digulung atau baju kotak-kotak merah saat kampanye Pemilu Presiden 2014 pada 9 Juli lalu. Demikian pula Kalla sudah memilih baju putih saat kampanye lalu.

Saat pengumuman kabinet pada Minggu (26/10/2014), sesuai namanya Kabinet Kerja, Jokowi-Kalla memopulerkan baju putih lengan panjang, yang lengannya digulung. Baju putih dengan lengan digulung pun dikaitkan dengan simbol orang yang bekerja dan selalu bergerak.

Namun, saat pelantikan kabinet di Istana Negara, Senin (27/10), Presiden dan Wapres beserta para menteri yang dilantik pun tak lagi menggunakan setelan jas hitam atau PSL, yang selama ini digunakan pada acara-acara resmi.

Angin segar

Saat lawatan selama 16 hari ke Beijing (Tiongkok), Myanmar, dan Brisbane (Australia), dua pekan lalu, Jokowi memang seperti ingin membawa angin perubahan dalam kunjungan luar negerinya yang perdana itu.

Pada kunjungan itu, ia memakai batik lengan panjang warna cokelat muda, bermotif parang. PSL yang selalu menjadi kewajiban siapa pun jika mengikuti rombongan presiden sebelumnya, kini ditanggalkan.

Alhasil, hampir semua anggota rombongan di pesawat kepresidenan yang ikut Jokowi menyesuaikan diri dengan menggunakan kemeja batik. Mulai dari menteri, anggota Pasukan Pengamanan Presiden dan perangkat presiden, hingga wartawan. Padahal, biasanya, wartawan pun mengenakan jas. Hanya ajudan presiden dan ajudan istri presiden, serta kru pesawat, yang tetap mengenakan seragam militer.

Para pejabat yang mengantar keberangkatan Presiden di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma waktu itu pun ikut mengenakan batik, mulai dari Wapres hingga Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, yang kini menjadi Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama.

Saat tiba di Bandar Udara Internasional Capital Beijing, meskipun cuaca cukup dingin atau sekitar 4 derajat celsius, Jokowi yang turun dari pesawat kepresidenan juga masih mengenakan batik. Ibu Negara Iriana Jokowi yang mendampinginya juga tetap mengenakan kebaya yang dipadu dengan kain batik bermotif senada dengan kemeja suaminya.

Sebelum menjabat presiden RI, tepatnya saat menghadiri peringatan Hari Batik di Pasaraya Jakarta, 2 Oktober silam, Jokowi mengaku lebih suka mengenakan batik ketimbang jas. Waktu itu, ia sudah memiliki ide untuk membuat kebijakan agar pejabat negara lebih sering berbatik ria daripada berjas.

Kini, karena Jokowi-Kalla selalu berbaju putih atau berbatik ria, perangkat presiden pun selain berbaju putih juga berbatik. Sangat jarang ditemui mereka mengenakan jas. (Wahyu Haryo/Suhartono)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com