Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Sering Bentrok, TNI-Polri Perlu Diberi Terapi Kejut

Kompas.com - 22/11/2014, 16:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto menilai TNI-Polri harus diberikan terapi kejut agar kedua institusi tersebut tidak melulu bertikai. Nico mengatakan, ada tiga terapi kejut yang dapat dilakukan.

"Pertama, evaluasi pimpinan TNI-Polri mulai dari tingkatan Polsek dan Koramil hingga Polda dan Kodam," ujar Nico di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2014).

Kedua, lanjutnya, pola komunikasi antarprajurit TNI dan Polri mesti diperbaiki ke depannya. Langkah perbaikan itu pun harus lain daripada yang lain. Misalnya, menukar barak tempat tinggal TNI-Polri. Menurut Nico, langkah itu dapat mengurangi ego sektoral antarinstitusi.

"Kalau seseorang menjadi bagian dari kelompok lain, otomatis dia akan menghilangkan ego sektoral, yang seperti ini yang harusnya dibangun," lanjut dia.

Pola komunikasi juga dapat diperbaiki dengan menggelar patroli bersama atau bahkan turut serta dalam pertandingan olahraga bersama. Nico menekankan pola-pola seperti itu harus diterapkan di daerah. Mengingat, potensi pertikaian TNI-Polri di daerah lebih besar dari di kota.

"Jika komunikasi di tataran bawah itu sudah lancar, kultur balas dendam akan hilang dengan sendirinya," tambanya.

Terapi kejut yang ketiga, lanjut Nico, memperbaiki kurikulum pendidikan bagi personel TNI-Polri baru. Menurut dia, TNI mesti dilatih pola komunikasi persuasif agar lebih manusiawi dan mampu berhubungan dengan institusi lain atau masyarakat. Adapun, polisi, khususnya Brimob yang kerap terlibat bentrok dengan TNI, harus diberikan pendidikan sosiologi.

"Sosiologi itu kan belajar soal bagaimana kita hadir di masyarakat. Tak cukup kalau hanya pengantar sosiologi, harus ada pelajaran pendalamannya," ujar Nico.

Nico yakin dengan tiga terapi kejut tersebut, pertikaian Polri-TNI tidak akan terulang lagi. Kedua institusi tersebut, yakin Nico, mampu menjadi institusi yang profesional dan dipercaya rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com