Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pergi Tanpa Protokoler Kepresidenan Jadi Bukti Indonesia Aman

Kompas.com - 22/11/2014, 12:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto, berpendapat, kepergian Presiden Joko Widodo ke Singapura yang tidak disertai protokoler kepresidenan membuktikan bahwa Indonesia dalam keadaan aman.

"Presiden Jokowi 'nyelonong' ke Singapura ini menunjukkan kepada publik dan dunia internasional bahwa Indonesia aman," ujar Nico saat ditemui di rumah makan di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2014) siang.

Seperti diberitakan, Jumat (21/11/2011), Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana terbang ke Singapura untuk menghadiri wisuda putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Pada kepergiaannya kali ini, Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara. Pasangan nomor satu di Indonesia itu menggunakan penerbangan komersial Garuda Indonesia di kelas ekonomi.

"Bahkan, seorang presiden dengan pengawalan minimal, hanya tujuh anggota Paspampres, bisa berpergian ke luar negeri, dengan biaya sendiri pula," lanjut Nico.

Nico melanjutkan, hal tersebut memberi arti bahwa tidak ada ancaman serius terhadap sang presiden baru. Hal ini mengingat bahwa tensi perang urat saraf pada masa Pemilu Presiden 2014 dengan kubu Prabowo Subianto sangat tinggi.

Kendati demikian, Nico mengingatkan kepada Presiden untuk tetap berhati-hati. Sebab, bagaimanapun juga, Jokowi adalah simbol negara yang layak mendapatkan pengamanan penuh. Inilah yang menjadi tugas bagi Paspampres, TNI, atau Polri.

"Saya yakin, Paspampres, TNI, dan Polri sedang mengerjakan pola pengamanan yang tidak bisa dilihat masyarakat umum. Pengamanan melekat boleh minimal, tetapi pengamanan yang tidak tampak harus dilakukan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com