JK: Keterlibatan KPK dalam Munas Golkar Bukan pada Tempatnya

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, wacana pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar 30 November mendatang kurang tepat. Menurut Kalla, KPK bisa kehilangan wibawanya sebagai lembaga penegak hukum jika dilibatkan dalam proses politik.

"Ada enggak orang potensi korupsi di sana? Bahayanya nanti semua kandidat itu bisa masalah dan nanti KPK kerjanya begitu saja," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan bahwa tugas pokok KPK bukan sekadar merekomendasikan seorang calon pada setiap acara pemilihan, melainkan memberantas tindak pidana korupsi. Kendati demikian, Kalla mengapresiasi jika Partai Golkar nantinya jadi melibatkan KPK dalam munas akhir November mendatang.

"Bukan enggak setuju, tapi bukan pada tempatnya. Ya bisa saja saya bilang ini, silakan saja, bagus juga itu," ujar dia.

Sebelumnya, pengamat politik Burhanudin Muhtadi menantang Partai Golkar untuk bisa melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam musyawarah nasional (munas) untuk memilih ketua umum baru. (Baca: Pengamat: Kalau Berani, Golkar Libatkan KPK dalam Munas 2015). Keberadaan KPK dinilai perlu untuk memastikan kompetisi berjalan adil.

Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik itu mengungkapkan, apabila Golkar berani menggandeng KPK, itu akan menjadi teladan bagi semua partai politik dalam proses pemilihan ketua umum. Burhan mengaku pada tahun 2004 lalu menyaksikan sendiri peredaran uang yang terjadi pada Munas Golkar.

Menanggapi tantangan Burhan tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengapresiasi usulan itu. Dia pun berharap agar Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas Partai Golkar Nurdin Halid bisa mendengarkan usulan tersebut.