Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Setuju Harga BBM Naik asalkan Alokasi Subsidi Jelas"

Kompas.com - 18/11/2014, 08:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah warga mengaku tidak begitu mempermasalahkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Dengan catatan, alokasi pengalihan subsidi tersebut jelas dan dapat berjalan secara transparan serta tepat sasaran. Hal itu diungkapkan Ilham Sujono, karyawan sebuah perusahaan otomotif. Selama ini, kata dia, kenaikan BBM direspons negatif karena membawa efek turunan seperti kenaikan harga bahan-bahan pokok.

"Karena dari yang udah-udah, dengan BBM naik, saya ngerasa sebagai masyarakat efek yang signifikan terasa itu cuma harga-harga yang lain jadi naik," kata Ilham, saat ditemui di Stasiun Bekasi, Senin (17/11/2014) malam.

Ilham berharap, pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, dapat menjelaskan kepada masyarakat apa keuntungan yang didapatkan dengan kenaikan harga premium dan solar Rp 2.000 per liter itu. Ia menambahkan, dana ekstra yang dikeluarkan masyarakat harus sampai ke sektor-sektor yang dibidik oleh Jokowi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

"Dia (Jokowi) pasti punya alasan, kenapa naiknya mesti Rp 2.000, kenapa enggak gopek (Rp 500) atau malah Rp 10.000," ujar Ilham.

Dengan demikian, menurut Ilham, masyarakat tak akan keberatan harga BBM dinaikkan asal hasil pengalihan subsidi tersebut terlihat dan dapat disosialisasikan ke masyarakat.

"Masyarakat pasti setuju asalkan hitung-hitungannya atau detailnya transparan. Kalau ada detail jelasnya kan, masyarakat jadi tahu, negara kita sedang ngapain, progres yang dijalanin fokus ke mana," ujar dia.

Dukungan terhadap kenaikan harga BBM juga disampaikan Deckyrich Dwiard, seorang karyawan salah satu media di Jakarta. Menurut dia, alasan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan dapat diterima masyarakat.

"Pendidikan itu menunjang untuk tenaga kerja yang lebih berkualitas, dan didukung tanggungan kesehatan dan kesejahteraan dari pemerintah," ujar Deckyrich.

Menurut Deckyrich, manfaat subsidi BBM pada era pemerintahan sebelumnya kurang dirasakan masyarakat. Ia berharap, pemerintahan Jokowi memegang komitmen untuk mengangkat kesejahteraan Indonesia di balik kenaikan harga BBM.

"Walau cuma sebentar sih, tapi saat jabat jadi Gubernur (DKI Jakarta) dia terbilang commit sama omongannya. Jadi sejauh ini sih saya percaya," kata dia.

Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni premium RON 88 dan solar mulai Selasa (18/11/2014) pukul 00.00. BBM jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar naik Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Kenaikan harga BBM ini dilakukan untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif. Dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini, pemerintah mengklaim akan mampu mengalihkan dana subsidi BBM itu ke sektor produktif yang nilainya lebih dari Rp 100 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com