Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Mengaku Paling Dekat dengan Presiden Tiongkok dan PM Jepang

Kompas.com - 16/11/2014, 22:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan berbagai kepala negara dalam tiga forum internasional yang dihadirinya, yaitu KTT APEC, KTT ASEAN, dan G-20. Dari banyak negara yang ditemuinya itu, manakah yang paling dekat dengan Jokowi?

Saat disinggung soal ini, Jokowi langsung menyebut Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. "Kelihatannya Presiden Jinping dan PM Abe. Sering ngobrol," ucap Jokowi di dalam pesawat kepresidenan, Minggu (16/11/2014).

Dengan kedekatannya, Jokowi berhasil menarik hati kedua kekuatan Asia itu untuk berinvestasi di Indonesia. Mereka, sebut Jokowi, berencana berinvestasi di sektor pelabuhan dan kemaritiman. [Baca: Jokowi: Indonesia Jangan Punya Banyak Teman yang Merugikan!]

Sebagai pendatang baru di ketiga forum itu, Jokowi mengaku tak ada perbedaan perlakuan yang diberikan kepala negara lain. Jokowi menilai mereka semua menghargai Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar di dunia.

"Demokrasi dan Islam bisa berjalan di Indonesia, yang lain? Artinya, itu brand buat mereka," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif akan dianut Indonesia selama masa kepemimpinannya. Namun, dia menyatakan, semua kedekatan Indonesia dengan negara lain tidak boleh mengesampingkan kepentingan nasional. Artinya, Jokowi mengungkapkan, semua kerja sama asing harus tetap menguntungkan bagi rakyat Indonesia.

"Iya dong, harus berteman dengan negara yang menguntungkan. Kalau enggak menguntungkan, ya enggak mau. (Buat yang tidak menguntungkan) ya ketemu, tetapi dikit saja ya, he-he-he. Enggak usah dekat-dekat," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu berseloroh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com