Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Presiden Sebaiknya Tinjau Ulang Rencana Penaikan Harga BBM

Kompas.com - 16/11/2014, 13:17 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, Pangi Sarwi Chaniago menyarankan Presiden Joko Widodo sebaiknya meninjau ulang rencana menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Presiden harus memikirkan rakyat miskin yang akan terkena dampak kenaikan bahan bakar minyak, apalagi kita sepakat mendirikan negara ini dengan mengedepankan prinsip kemakmuran dan kesejahteraan," kata Pangi di Jakarta, Minggu (16/11/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, jika anggaran subisidi BBM sebesar Rp 246,5 triliun dicabut, maka semua barang kebutuhan pokok akan naik dan ini akan membebani rakyat.

"Pemerintah jangan mengambil jalan pintas dengan menarik subsidi bahan bakar minyak karena dampaknya tidak main-main akan membuat masyarakat yang sebelumnya tidak miskin menjadi miskin," kata dia.

Pangi memberikan solusi, yakni pemerintah dapat melakukan penghematan pada sektor lain serta terus meningkatkan pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui sumber-sumber lain seperti menaikan pajak perusahaan asing.

Selain itu, langkah yang dapat diambil adalah mengurangi produksi kendaraan karena ini merupakan penyebab meningkatnya anggaran subsidi BBM.

"Yang lebih penting adalah menuntaskan persoalan mafia bahan bakar minyak dan menekan kebocoran dalam produksi BBM," katanya.

Ia mengatakan, sudah seharusnya Presiden Joko Widodo menunda niatnya menaikan harga BBM karena ia adalah pemimpin yang lahir dari rakyat sebagaimana jargon yang selama ini diusung saat kampanye.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa kenaikan harga BBM akan diumumkan setelah Jokowi kembali ke Tanah Air dari lawatan ke luar negeri. (Baca: Jusuf Kalla: Begitu Jokowi Pulang, Kenaikan Harga BBM Segera Diumumkan)

Menurut JK, jumlah kenaikan nanti akan dikalkulasi berdasarkan harga minyak dunia yang turun menjadi sekitar 80 dollar AS dan melemahnya rupiah. (Baca: Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros!)

Tujuan pemerintah menaikkan harga BBM adalah mengalihkan subsidi ke konsumtif menjadi produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com