Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Sarankan Calon Ketum Bersatu Kalahkan Aburizal

Kompas.com - 15/11/2014, 14:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyarankan agar tujuh calon ketua umum Golkar bersatu untuk melawan Aburizal Bakrie sebagai petahana.

"Saya kira salah satu solusi yang bisa dilakukan terjadi semacam konverhensi dari calon-calon itu. Mengerucut kepada nanti finalnya mungkin dua orang. Atau kalau memang sulit, ya satu orang. Satu orang ini dilihat memenuhi atau tidak," kata Akbar, Sabtu (15/11/2014) di Jakarta.

Akbar menjelaskan, dengan syarat didukung 30 persen DPD I dan DPD II, praktis hanya ada maksimal tiga calon ketua umum yang bisa mencalonkan diri pada Musyawarah Nasional yang akan digelar pada Januari 2015 nanti. Saat ini, Akbar memprediksi Aburizal sebagai petahana sudah hampir pasti mendapat 30 persen dukungan.

"Saya melihat bahwa apa yang saya dapat informasi tentang dukungan ke Pak Aburizal Bakrie itu cukup valid karena memang dari beberapa orang yang saya kenal di DPD. Kemarin saya juga bertemu dengan beberapa DPD Golkar tingkat I yang mengatakan bahwa mereka akan memberikan dukungan kepada ARB," ujarnya.

Terkait usulan untuk memperkecil syarat 30 persen itu, menurut Akbar, akan sulit dilakukan. Menurut dia, syarat itu sudah ditetapkan dalam Munas 2009 di Pekanbaru, Riau, dan harus diterapkan dalam munas selanjutnya. Kalaupun munas melakukan perubahan terhadap syarat calon ketua umum, maka hal tersebut baru bisa diterapkan dalam munas berikutnya.

Sejauh ini, sudah ada tujuh calon yang menyatakan siap maju sebagai ketum Golkar, yakni Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Agung Laksono, MS Hidayat, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartarto, dan Zainuddin Amali. Munas Golkar akan dilaksanakan pada Januari 2015. Hari dan tempat pelaksanaan akan dibahas lebih jauh dalam rapat pimpinan nasional pada 18-19 November di Yogyakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com