Kepada Saksi, Hakim Pertanyakan Bus Transjakarta yang Kerap Terbakar

JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempertanyakan banyaknya kasus bus transjakarta yang bermasalah atau bahkan terbakar.

Hal tersebut diutarakan Hakim Ketua Supriyono dalam sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan bus transjakarta dan bus sedang tahun anggaran 2013. Dalam kasus ini, Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta Drajad Adhyaksa serta Ketua Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Konstruksi I Dishub DKI Jakarta Setiyo Tuhu ditetapkan sebagai terdakwa.

"Kok sering kebakar, apa ada komponen yang bermasalah?" tanya Supriyono dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (10/11/2014).

Pegawai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Agus Krisnowo yang saat itu bersaksi dalam sidang tersebut mengatakan, banyak faktor yang memicu bus transjakarta terbakar. "Bisa dari kabel-kabel. Kabel tidak memenuhi standar, panas, dan melepuh. Bisa juga akibat dari sistem pemipaan pada tabung," ujar Agus.

Agus yang merupakan ketua tim perencana bus transjakarta gandeng saat pengadaan tahun 2013 itu tidak dapat memastikan penyebab utama transjakarta kerap terbakar. Ia mengatakan, ada tim tersendiri yang menyelidiki penyebab kejadian tersebut.

Supriyono merasa prihatin atas banyaknya bus transjakarta yang terbakar. Menurut dia, semestinya keamanan dan kenyamanan transportasi massal harus diperhatikan betul karena sangat dibutuhkan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari.

"Karena ini sudah berapa bus kebakar, ini kan yang baru juga? Kebakar itu apa sebabnya? Sensitif sekali masalahnya ini dipakai transportasi kita-kita yang menengah ke bawah," ujarnya.

Dalam surat dakwaan, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.07.008.18.001.5.2 yang disahkan pada 26 Februari 2013, terdapat anggaran Program Peningkatan Pengelolaan Transjakarta berupa articulated bus (bus gandeng) dan single bus sebesar Rp 1 triliun dari APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013. Anggaran tersebut kemudian diubah berdasarkan DPPA-SKPD menjadi Rp 848,1 miliar.

Paket pengadaan bus transjakarta itu terdiri dari lima paket pekerjaan pengadaan articulated bus, lima paket pekerjaan pengadaan single bus, dan lima paket pengadaan bus sedang. Dari 15 paket tersebut, hanya 14 paket yang berhasil dilelang. Empat paket telah dilaksanakan dan diserahterimakan kepada Dishub DKI Jakarta dengan jumlah bus sebanyak 125 unit.

Jaksa penuntut umum menganggap perencanaan pengadaan oleh Prawoto tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pekerjaan swakelola. Drajad juga mengarahkan Prawoto agar membuat perencanaan mengacu pada kontrak tahun 2012 dan menyusun perencanaan berupa spesifikasi teknis hanya berdasarkan spesifikasi tahun 2012 berdasarkan kontrak tahun 2012 dari Dishub DKI Jakarta tanpa mempertimbangkan data harga pasar setempat.

Setiyo selaku ketua panitia pengadaan lelang disebut banyak melakukan penyimpangan dalam proses lelang. Jaksa menganggap janggal penetapan PT Korindo Motors, PT Mobilindo Armada Cemerlang, dan PT Ifani Dewi sebagai pemenang lelang pengadaan bus transjakarta. Jaksa menganggap perusahaan pemenang lelang tersebut semestinya tidak diloloskan karena tidak memiliki kemampuan dasar sesuai pekerjaan yang dilelangkan.

Atas perbuatannya, Drajad dan Setiyo diduga menyebabkan kerugian negara yang ditaksir sebesar Rp 392.788.855.200. Jumlah tersebut diperoleh dari total uang yang sudah dibayarkan kepada PT KM sebesar Rp 13.830.110.000, PT MAC sebesar Rp 105.765.000.000, PT ID sebesar Rp 103.356.000.000 dan Rp 67.428.504.000, serta kerugian dari pekerjaan penawasan sebesar Rp 2.409.241.200.

Sementara itu, berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), negara dirugikan sebesar Rp 54.389.065.200 dari pengadaan articulated bus paket I, IV, V dan pengadaan single bus paket II. Jumlah tersebut diperoleh dari selisih dugaan mark up (penggelembungan) harga per unit bus serta dari pengeluaran biaya pengawasan pekerjaan. Keduanya dijerat pidana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undung-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.