Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Sebut Jokowi yang Akan Umumkan Langsung Kenaikan Harga BBM Subsidi

Kompas.com - 07/11/2014, 17:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku paham bahwa harga minyak mentah dunia sedang mengalami penurunan harga. Namun, ia menyebutkan, penurunan harga minyak dunia itu tidak memengaruhi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

JK menjelaskan, pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM bersubsidi karena penurunan harga minyak dunia tidak akan berlangsung lama. Di luar itu, ada faktor pelemahan rupiah yang juga menjadi penyebab pemerintah harus segera menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Ya, memang sekarang (harga minyak dunia) turun, tapi itu biasanya sebentar saja turunnya," kata JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

JK menegaskan, pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi akan langsung disampaikan oleh Presiden Jokowi. Ia membantah rumor yang menyebut Jokowi akan ke luar negeri saat harga BBM bersubsidi dinaikkan atau akan mengumumkan kenaikan harga itu dari luar negeri.

"Tidak. Yang mengumumkan Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, harga minyak dunia tengah turun ke angka sekitar 80 dollar AS per barrel.

Kritik serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Menurut Ibas, tak ada alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah penurunan harga minyak dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com