Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Pudjiastuti: Kepala Saya "Deadlock", Tak Bisa Bicara Lagi...

Kompas.com - 05/11/2014, 19:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluhkan persoalan di kementeriannya kepada para anggota DPD RI. Hal ini membuatnya pusing.

"Hari ini kepala saya 'deadlock'. Saya tidak bisa bicara lagi. Saya surprise atas kondisi yang ada," ujar Susi saat rapat kerja dengan DPD RI, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2014).

Susi mengatakan, dalam rapat bersama Polri dan TNI, beberapa waktu lalu, ia dihadapkan pada kenyataan pahit soal pertahanan maritim Indonesia yang berkaitan dengan pencegahan penangkapan ikan secara ilegal. TNI Angkatan Laut memiliki sebanyak 70 unit kapal patroli. Namun, hanya sebanyak 10 unit kapal yang dapat beroperasi. Akan tetapi, setiap hari hanya tiga unit yang dioperasikan. 

Kondisi yang sama dihadapi Polri. Dari 490 unit kapal patroli, hanya separuh yang bisa beroperasi, dengan waktu hanya dua jam. Parahnya lagi, kata Susi, kapal-kapal yang beroperasi hanya bisa dijalankan 10 hari dalam satu bulan.

"Saya tanya lagi, kalau begitu, kenapa kita mau beli kapal kalau tidak ada yang dijalankan? Kecuali semua equipment dipakai maksimal, baru kita tambah," lanjut dia.

Rapat kerja Susi dan para pejabat eselon I dan II dengan DPD RI berlangsung sejak pukul 17.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.45 WIB. Rapat ini membahas sejumlah persoalan kemaritiman di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo serius menyelesaikan persoalan illegal fishing di Indonesia. Menurut Jokowi, Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya akibat penangkapan ikan secara ilegal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com