Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Bisa Jadi, Pertemuan Jokowi-Prabowo Mengilhami Mega-SBY"

Kompas.com - 17/10/2014, 15:26 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pertemuan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan calon presiden yang kalah pada Pilpres 2014, Prabowo Subianto, dinilai memberikan keteladanan dan pembelajaran yang sangat penting bagi masyarakat.

"Usai kekalahan di pilpres kemarin, aroma kekecewaan dan balas dendam dari Prabowo dan parpol-parpol pendukungnya kental terasa saat berbagai gugatan hukum kandas dan perlawanan politik kian 'keras' di parlemen," ujar pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia, Ari Junaedi, di Jakarta, Jumat (17/10/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) tersebut, pertemuan yang diinisiasi Jokowi kali ini menjadi "pembuka" terjadinya rekonsiliasi politik antara tokoh-tokoh bangsa.

"Saya bersyukur atas terjalinnya pertemuan kedua tokoh terbaik bangsa ini. Ada saatnya bersaing dalam kontestasi pilpres kemarin, namun ada saatnya bersanding untuk kebaikan bangsa," ujar dia.

Ia mengatakan, tidak ada yang menang atau tidak ada yang dilecehkan dalam pilpres lalu. Kebetulan pihak yang mendapat kepercayaan lebih dari rakyat adalah Jokowi-Jusuf Kalla.

Ari menambahkan, pertemuan Jokowi dengan Prabowo setidaknya membuka lembaran baru, tidak ada dendam yang harus dilanggengkan. Jokowi telah menunjukkan sebagai figur nasional yang bisa memecahkan kebuntuan komunikasi.

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjabat tangan dengan mantan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri usai acara memperingati Hari Kelahiran Pancasila di Gedung Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Jakarta, Selasa (1/6/2010). Pada 1 Juni 1945 Bung Karno menyampaikan pidato tentang dasar-dasar bernegara yang kemudian diperingati sebagai Hari Kelahiran Pancasila.


"Ada pelajaran penting yang bisa dipetik dari pertemuan Kertanegara ini, Jokowi-Prabowo telah menjadi pionir kerukunan bangsa. Bisa jadi, nantinya pertemuan Jokowi-Prabowo akan mengilhami pertemuan tokoh bangsa yang selama ini dianggap masyarakat tidak rukun seperti Megawati dengan SBY," kata dia.

Ia mengutarakan, pertemuan ini menjadi tonggak penting terciptanya kestabilan politik seusai Jokowi-JK dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang.

"Politik stabil maka korelasinya kepada kemantapan ekonomi. Semoga kesejukan politik berimbas kepada kemantapan ekonomi," tutur Ari yang juga dosen S-2 di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.

Lebih baik dari SBY-Mega

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq, mengapresiasi pertemuan tersebut. Ia menganggap Jokowi mampu memecah kebekuan politik.

Menurut dia, kemauan Prabowo untuk menerima Jokowi serta menyampaikan selamat juga harus dihargai. (Baca: Prabowo Ucapkan Selamat kepada Jokowi)

"Ini hal bersejarah. Mereka bukan sekadar politikus, namun juga negarawan yang menempatkan persatuan bangsa sebagai hal yang utama," katanya.

Ia mengatakan bahwa ada pihak yang menang dan yang kalah dalam pilpres pada era sebelumnya sampai saat ini tidak bisa akur. Dia mencontohkan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono yang sampai sekarang belum bisa bertemu. (Baca: SBY: Tuhan Belum Izinkan Saya Bertemu Megawati)

Lebih lanjut, Sabiq mengatakan bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi merupakan sebuah perkembangan yang sangat positif dalam perpolitikan di Indonesia.

"Intinya, semuanya harus menjalankan fungsinya dengan baik. Artinya, yang di pemerintahan juga menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya, kemudian yang di kubu berseberangan bertugas untuk mengawasi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com