Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lima Periode di DPR, Anggota Tertua Ini "Pede" Pimpin Acara Pelantikan

Kompas.com - 01/10/2014, 13:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi Partai Golkar, Popong Otje Djundjunan, dipilih menjadi pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pelantikan anggota DPR terpilih, Rabu (1/10/2014). Meski sudah berusia 76 tahun, Popong mengaku tidak grogi apabila harus duduk di depan podium dan memimpin 559 anggota DPR terpilih lainnya.

"Sudah biasa atuh saya mah pimpin rapat. Enggak ada persiapan," ujar perempuan yang akrab disapa Ceu Popong itu.

Popong menjadi politisi sejak 1987 dan kini sudah lima periode menjadi wakil rakyat. Pada periode 2009-2014, Popong merupakan anggota Komisi IX DPR. Tahun ini ia terpilih kembali sebagai anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat I.

Popong menuturkan, dirinya diberitahu akan menjadi pimpinan sementara DPR yang memimpin proses pelantikan karena dia adalah anggota paling tua di DPR. Setelah mengetahui susunan acaranya, Popong mendapatkan surat pemberitahuan secara resmi soal tugas perdananya sebagai anggota DPR 2014-2019 itu.

"Kemarin sore ada surat pemberitahuan, atuh kumaha teu diberitahu mah kan. Kita lihat saja sistemnya, saya cuma mimpin," ucap dia.

Popong mengaku memimpin momen spesial hari ini tanpa persiapan. Mantan guru Bahasa Inggris itu merasa siap karena sudah kerap menjadi pemimpin sejak kecil. "Bukan sombong, saya sebagai aktivis dari SD," seloroh perempuan lulusan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tahun 1982 itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com