Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Jokowi Jangan Obral Kursi Menteri, Biarlah Kami Menguasai Parlemen

Kompas.com - 01/10/2014, 11:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah meminta presiden terpilih Joko Widodo tidak mengobral kursi menteri untuk mendapat dukungan dari partai anggota Koalisi Merah Putih. Menurut Fahri, komposisi partai di parlemen sudah ideal untuk menjaga pengawasan terhadap pemerintahan.

"Sudahlah, jangan lagi obral-obral (kursi) menteri, jangan lagi ditarik-tarik. Biar saja Koalisi Merah Putih menguasai parlemen dan mereka menguasai eksekutif," kata Fahri di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Anggota DPR periode 2014-2019 itu mengatakan, keberadaan Koalisi Merah Putih di parlemen saat ini sangat ideal karena jumlahnya lebih banyak dari partai pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Fahri menilai buruk jika komposisi partai pendukung Jokowi-JK lebih dominan di parlemen karena akan berdampak pada terhambatnya proses demokrasi dan pembuatan kebijakan yang pro-rakyat.

Pernyataan Fahri itu sekaligus untuk menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan siap berbagi jatah kursi kabinet dengan Partai Demokrat. Hal itu dilakukan untuk mengamankan posisi ketua DPR bagi PDI Perjuangan dan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pilkada langsung. Menurut Tjahjo, tawaran itu hal yang wajar dalam politik selama tidak memberi gangguan pada koalisi partai pendukung Jokowi-JK.

"Kami (Koalisi Merah Putih) sekuat-kuatnya di sini tidak bisa membubarkan pemerintah. Pemerintah jalan saja dengan pemikirannya. Kalau tidak ada kesalahan kenapa takut diawasi?" kata Fahri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com