KPK: Anggota DPRD yang Terjerat Korupsi 3.600 Orang

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menilai, argumentasi bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat cenderung melakukan korupsi tidaklah tepat. Bambang mengatakan, anggota DPRD yang terjerat korupsi selama ini justru lebih banyak daripada kepala daerah.

"Berdasarkan data Djohermansyah Johan (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri), kepala daerah yang kena kasus korupsi 290 orang. Data kita, DPRD yang kena itu sudah 3.600-an. Waduh berarti 1 tahun 300 tuh dengan jumlah kabupaten dan kota yang sama. Artinya yang paling korup DPRD-nya dong?" kata Bambang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (25/9/2014) malam.

Bambang tidak menyebut jumlah itu didapat dari rentang waktu berapa tahun. Ia khawatir DPRD akan semakin salah dalam menggunakan wewenangnya jika kepala daerah dipilih kembali oleh anggota DPRD.

Dia berharap pembahasan rancangan undang-undang kepala daerah yang tengah dibahas di DPR melahirkan keputusan pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat.

"Kalau kekuasaan diberikan kepada orang korup itu dengan sistem pemilihan tak langsung, selesailah. Ketemulah dua kekorupannya," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah cenderung terjadi setelah pilkada sehingga tidak berkaitan dengan proses pilkada langsung. Dia mencontohkan kasus penyuapan beberapa kepala daerah kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar untuk memenangi sengketa pilkada.

"Dari situ dapat kita simpulkan, korupsi kepala daerah tidak ada hubungannya dengan pemilihan langsung," ujarnya.