Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pengesahan RUU Pilkada, Suara Golkar Mulai Terpecah

Kompas.com - 25/09/2014, 11:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Soliditas Fraksi Partai Golkar mulai digoyang menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pilkada), Kamis (25/9/2014). Sejumlah kader muda Golkar memilih tidak sejalan dengan keputusan partai untuk memilih pilkada lewat DPRD.

Salah satunya adalah Poempida Hidayatulloh. Ia mengaku tak akan mengubah sikapnya dan tetap mendukung pilkada langsung.

"Saya tidak akan berubah, yaitu mendukung pilkada langsung karena ini merupakan aspirasi dapil saya di Sumatera Barat," ujar Poempida di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Politisi yang tengah berperkara dengan Partai Golkar terkait kasus pemecatan itu mengaku tak gentar menyuarakan pilkada langsung. Ia tidak khawatir atas sanksi partai lantaran sudah terkena sanksi pemecatan.

"Orang nggak mungkin kan dihukum dua kali," imbuh Poempida.

Anggota Komisi IX DPR ini mengaku, selain dirinya, ada pula politisi muda Golkar lain, seperti Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid, yang mendukung pilkada langsung. Mereka akan datang pada sesi pemungutan suara RUU Pilkada sore nanti.

"Kami akan berdiri dukung pilkada langsung, tidak perlu takut," ujarnya.

Politisi Golkar Meutya Hafid juga masih belum satu sikap dengan pandangan fraksinya. Meski belum mau blakblakan seperti Poempida, Meutya mengaku hingga kini masih pikir-pikir opsi apa yang akan dipilihnya.

"Saya masih mikir-mikir, lihat nanti, ya," ucap Meutya singkat.

Mantan jurnalis Metro TV ini mengaku bahwa tidak ada keharusan dari Golkar untuk mengikuti perintah fraksi memilih pilkada lewat DPRD.

"Ada imbauan untuk solid, tapi memang tidak ada keharusan. Arahan dari fraksi memilih tidak langsung, tapi kita lihat nanti," ujarnya.

Fraksi Partai Golkar memiliki 106 kursi di DPR periode 2009-2014. Di antara mereka ada sejumlah pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang memilih opsi pemilihan kepala daerah tetap dilakukan langsung oleh rakyat.

Rapat paripurna hari ini akan menjadi penentu mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Hingga rapat kerja kemarin, masih terlalu banyak perbedaan sikap di antara fraksi-fraksi di Komisi II DPR mengenai RUU Pilkada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com