Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Luhut, Jokowi Ingin "Simple Majority" dalam Parlemen

Kompas.com - 23/09/2014, 15:10 WIB
Kontributor Singapura, Ericssen

Penulis


SINGAPURA, KOMPAS.com — Penasihat senior presiden terpilih Joko Widodo, Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan menyatakan, koalisi politik dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menjadi salah satu tantangan pemerintahan Jokowi. Saat ini, koalisi Jokowi di DPR hanya menguasai 207 atau 37 persen kursi.

"Pak Jokowi yang terpenting adalah mencapai simple majority untuk koalisi dalam parlemen," ujar Luhut saat berbicara di kuliah umum Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Senin (22/9/2014) sore di Singapura.

Luhut menuturkan, pembicaraan politik saat ini sedang dilakukan dengan partai politik dalam Koalisi Merah Putih, terutama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kehadiran petinggi kedua partai dalam Rakernas PDI-P, minggu lalu, menurut Luhut adalah sebuah sinyal positif.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini menjelaskan, ada 3 opsi koalisi yang dipertimbangkan. Yang pertama, PPP bergabung sehingga total kursi koalisi Jokowi adalah 246 kursi. Namun, jumlah ini masih kurang 35 kursi dari simple majority 281 kursi yang dibutuhkan.

Opsi kedua dan dinilai paling ideal adalah PPP dan PAN bergabung sehingga total kursi 295 (sekitar 53 persen kursi DPR dan mencapai mayoritas tipis). Adapun opsi terakhir adalah bertahannya status quo dengan 207 kursi.

Luhut menyatakan, jika opsi ketiga sampai terjadi, maka bukan berarti pemerintahan Jokowi tidak akan berjalan. Pergerakan pemerintahan Jokowi tentunya tidak akan begitu mulus, terutama ketika harus berurusan dengan DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih dengan 295 kursi.

Partai Demokrat dengan perolehan 61 kursi, menurut Luhut, akan memainkan peranan penting sebagai partai penyeimbang atau balancing party di DPR.

"Demokrat mungkin akan punya posisi yang berbeda-beda, tergantung isu," tutup Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com