Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaget Dengar Permintaan Jokowi, Megawati Nyaris Menelan Biji Salak

Kompas.com - 20/09/2014, 13:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sangat terkejut mendengar presiden terpilih Joko Widodo memintanya kembali menjadi ketua umum PDI-P untuk periode 2015-2020.

Permintaan Jokowi itu juga direspons oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I PDI-P seluruh Indonesia yang juga mendukung Megawati melanjutkan kepemimpinan di PDI-P. "Enggak tahu ya ini (Jokowi) tiba-tiba inspirasinya apa sehingga memang saya kaget juga. Kebetulan saya lagi makan salak, hampir saja ketelan bijinya," seloroh Megawati, seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9/2014).

Ketua Steering Committee Rakernas IV PDI-P, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan, Jokowi meminta Megawati kembali memimpin PDI-P seusai menjabarkan visi dan misi di dalam rapat tertutup pada Rakernas IV PDI-P, Jumat (19/9/2014) malam.

Argumentasi Jokowi saat itu, kehadiran Megawati dianggap mampu menjaga soliditas partai. Semua ketua DPD PDI-P yang hadir dalam rapat itu langsung merespons dengan menggelar rapat tertutup di kediaman Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.

Rapat itu melahirkan kesepakatan untuk mengusulkan Megawati menjadi ketua umum PDI-P periode 2015-2020, dan menetapkan Heru sebagai delegasi DPD PDI-P untuk menyampaikan usulan tersebut dalam Rakernas IV PDI-P.

"Hasilnya disampaikan secara resmi dan aklamasi (Megawati kembali diusulkan menjadi ketua umum PDI-P)," ujar dia.

Sekretaris Steering Committee Rakernas IV PDI-P, Ahmad Basarah, melanjutkan, setelah Heru menyampaikan aspirasi dari semua ketua DPD PDI-P, Megawati diberi waktu untuk merespons.

Saat berpidato, kata Basarah, Megawati menerima usulan itu dengan positif. "Ibu Megawati merasa surprise karena usulan ini muncul tiba-tiba. Beliau sangat memahami bahwa usulan itu telah dipertimbangkan dengan matang," ujar Basarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com