Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adakah Tawaran Menteri dari Jokowi-JK untuk Koalisi Merah Putih?

Kompas.com - 18/09/2014, 17:32 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan, ia dan presiden terpilih Joko Widodo tidak mengalokasikan jatah menteri untuk partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih. Ia dan Jokowi juga tidak menawarkan kursi menteri kepada kader partai-partai tersebut.

"Ya pasti tidak (ada), dong. Siapa yang mau ditawarin?" ujar JK, seusai menghadiri acara Palang Merah Indonesia, di Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Namun, lanjut Kalla, pihaknya terbuka jika partai dari Koalisi Merah Putih ingin merapat. Saat disinggung mengenai sinyalemen merapatnya Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat, ia menyatakan pintu terbuka untuk semua partai.

"Tentu (sambut) tangan terbuka. Banyak yang bikin komunikasi, bicara-bicara sih banyak. Yang namanya komunikasi antarpartai kan selalu ada," ujarnya.

Hingga saat ini, kata Kalla, belum ada pernyataan dari partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih akan merapat ke Jokowi-JK. Jika ada partai yang memutuskan bergabung, ia mengharapkan hal itu terjadi sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Jika ada tambahan kekuatan, kata dia, akan dipertimbangkan untuk masuk dalam kabinet.

"Kalau ada yang masuk lagi sebelum tanggal 20 (Oktober), tentu kita masukkan," kata Kalla.

Sebelumnya, pada 15 September lalu, Jokowi-JK mengumumkan ada 34 kementerian dalam kabinetnya. Komposisinya, 18 orang dari profesional dan 16 orang dari partai politik. Jumlah ini sama dengan kementerian pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ada perubahan nomenklatur hingga peleburan lembaga pada kabinet Jokowi-JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com