Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PDI-P Upayakan Ketersediaan Dana untuk Program Desa Jokowi

Kompas.com - 17/09/2014, 16:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan berupaya mencari cara untuk memperbesar anggaran pembangunan desa di tahun 2015. Rencana itu dibahas bersama kelompok kerja (pokja) Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di ruang Fraksi PDI-P, Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Anggota Fraksi PDI-P Budiman Sudjatmiko mengatakan, pokja desa Tim Transisi Jokowi-JK mengajukan sekitar 1.500 - 3.500 pilot project pembangunan desa. Anggaran yang diajukan untuk memenuhi program itu sekitar Rp 30 triliun.

"Tapi alokasi dana desa yang diajukan oleh Presiden SBY hanya Rp 9,1 triliun. Jumlah itu kita anggap jauh dari memadai untuk menangani problem kemiskinan dan keterbelakangan desa," kata Budiman.

Sebagai solusinya, kata Budiman, Fraksi PDI-P bersama anggota Badan Anggaran DPR asal Fraksi PDI-P mencoba mencari celah di APBN Perubahan 2015. Budiman menuturkan, ada ketersediaan anggaran sebesar Rp 600 triliun dalam APBN-P 2015 di luar gaji pegawai dan di luar penghematan dikurangi.

Ia melanjutkan, dalam anggaran Rp 600 triliun itu, ada ruang sekitar Rp 100 triliun yang sebagiannya dapat direalokasi untuk pembangunan desa. Dana Rp 100 triliun itu merupakan dana bantuan sosial yang selama ini dianggap tidak jelas penggunaan dan pertanggungjawabannya.

"Kita bisa pergunakan untuk menutup Rp 30 triliun. Karena aturannya kan mengatur dana desa harus 10 persen dari dana transfer daerah, atau Rp 64 triliun. Tapi kan bisa bertahap," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com