PBNU: Proporsi Menteri Profesional dan Parpol Tak Perlu Dipersoalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf mengatakan, seluruh menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, baik dari profesional maupun partai politik, harus memenuhi syarat, yaitu memiliki kapasitas dan kapabilitas.

"Jokowi-JK sudah mengisyaratkan kabinetnya profesional, baik yang dari parpol maupun nonparpol. Dari mana pun, harus dipilih yang memenuhi syarat," kata Slamet Effendy Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/9/2014), seperti dikutip Antara.

Slamet berharap kabinet yang dibentuk Jokowi-JK bisa melaksanakan visi dan misi serta janji-janji yang sudah diucapkan pada masa kampanye. Namun, Jokowi-JK juga tidak boleh melupakan bahwa ada program dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan.

"Jangan sampai program pembangunan dari pemerintahan sebelumnya terpotong. Pembangunan suatu bangsa tidak akan berjalan bila tidak ada kontinuitas," tuturnya.

Menurut Slamet, mengenai proporsi kabinet mendatang yang disampaikan Jokowi, yaitu 18 orang dari profesional nonparpol dan 16 orang asal kader parpol, tidak perlu dipersoalkan. (baca: Ini Alasan Jokowi Beri Jatah 16 Kursi Menteri untuk Parpol)

"Proporsi itu tidak masalah bila memang benar-benar profesional. Kader parpol bukan berarti jelek. Sebaliknya profesional nonparpol bukan otomatis baik," kata dia.

Ia menambahkan, yang paling menentukan adalah model kepemimpinan Jokowi-JK. Slamet berharap pasangan tersebut menunjukkan model kepemimpinan yang desesif, yaitu cepat mengambil keputusan.

Menurut Slamet, suatu bangsa tidak akan cepat maju bila pemimpinnya terlalu banyak merenung dan menghitung risiko dari sebuah keputusan.

"Padahal, bangsa ini sudah sangat perlu untuk maju melampaui negara-negara lain yang ada di kawasan yang sama," tuturnya.

Baca juga:

Tim Transisi: Jatah 16 Menteri untuk Parpol, Intuisi Politik Jokowi yang Bermain

"Jokowi Tak Seberani Janjinya, 16 Kursi untuk Parpol Jelas Bagi-bagi Kekuasaan!")

"Jokowi Hanya Berwacana Restrukturisasi Kabinet, Praktiknya Nol Besar")