SBY Bersuara soal Pilkada Langsung, PDI-P Yakini Peta Dukungan RUU Pilkada Berubah

"Walau beliau sebagai Presiden, Pak SBY juga Ketua Umum Partai Demorkat, yang juga Ketua Majelis Tinggi Demokrat," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014) sore.

"Dalam hal itu, kami meyakini seluruh kekuatan yang ingin memperjuangkan hak kedaulatan rakyat pada satu titik akan bertemu, (antara) Partai Demokrat dan partai lain," lanjut Hasto.

Dengan pernyataan SBY ini, Hasto pun berkeyakinan Partai Demokrat akan mengubah haluan politiknya, tak akan lagi mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Sebelumnya, SBY menyatakan rakyat sudah terbiasa dengan pilkada langsung. SBY juga berpendapat sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Menurut SBY, ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang sekarang berlaku di Indonesia.

Hasto mengapresiasi SBY yang telah menentukan sikap terkait RUU Pilkada ini. Menurut dia, dukungan SBY ini bak angin segar bagi demokrasi di Indonesia.

"Itu suatu yang sangat baik, mengingat kami memahami bahwa Presiden SBY juga sangat memahami kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi dalam demokrasi," ujar Hasto. "Ini membangun optimisme baru bahwa hak kedaulatan rakyat bisa kita tegakkan."

Hasto memperkirakan, sikap SBY ini mengubah peta politik di DPR dalam pembahasan RUU Pilkada, membalik dukungan untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah melalui pemilu langsung.

Bila Partai Demokrat beralih mendukung mempertahankan pemilihan kepala daerah lewat pemilu langsung oleh rakyat, jumlah kursi PDI-P, PKB, dan Hanura akan melampaui jumlah kursi Koalisi Merah Putih minus Partai Demokrat.