Cegah "Copy Paste", Calon Pimpinan KPK Tulis Makalah secara Manual

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Imam Prasodjo mengatakan, pihaknya menetapkan 11 peserta yang lolos seleksi pembuatan makalah. Dalam seleksi itu, mereka diminta menulis secara manual dengan pulpen.

Imam mengatakan, penulisan makalah secara manual untuk mengurangi kemungkinan peserta menyalin materi dari sumber lain.

"Mereka menulis visi mereka, apa yang mereka lakukan kalau terpilih. Ditulis tangan itu biar tidak copy-paste," ujar Imam di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Imam mengatakan, makalah masing-masing peserta diperiksa oleh tiga akademisi, tanpa ada keterangan nama peserta yang menulisnya. Menurut Imam, hal tersebut ditujukan agar seleksi berlangsung adil dan objektif.

"Setelah itu, baru kami nilai juga. Yang konsisten nilainya baik baru kita pilih dan kita lihat namanya," ujarnya.

Imam menyatakan, isi makalah tersebut meliputi kegiatan keseharian peserta, keterlibatan peserta dalam pemberantasan korupsi, dan kepedulian peserta terhadap korupsi. Selanjutnya, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui peserta hingga nantinya keluar dua nama untuk kemudian diajukan ke DPR.

"Ini masih belum selesai. Bagaimana nanti tracking, bagaimana tanggapan masyarakat, belum lagi wawancara," ujar Imam. (baca: Ini Daftar 11 Calon Pimpinan KPK yang Lolos Seleksi Makalah)

Selanjutnya, 11 peserta yang lolos akan menjalani seleksi berikutnya, yakni Profile Assessment pada 18-19 September 2014 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Dalam seleksi tersebut, tim independen berlatar belakang psikologi akan melakukan serangkaian tes terhadap mereka.

"Berupa tes kepribadian, kepemimpinan, terkait masalah psikologis mereka," kata Imam.

Kemudian, kata Imam, Pansel juga akan melakukan penelusuran rekam jejak dan juga informasi lainnya yang dibutuhkan Pansel. Setelah itu, tahapan terakhir adalah wawancara oleh Pansel.

Tanggapan dan informasi masyarakat tentang integritas, kapasitas, kepemimpinan, dan independensi calon yang memenuhi syarat administratif dapat disampaikan kepada pansel paling lambat 4 Oktober 2014 ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan.

Masyarakat juga dapat menghubungi nomor telepon 021-5274887 atau e-mail pansel.kpk@kemenkumham.go.id atau SMS ke 081211155555.