KPK Minta Ada "Call Center" TKI untuk Laporkan Pengaduan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, KPK mengusulkan adanya penyediaan layanan call center sebagai fasilitas penunjang bagi tenaga kerja Indonesia. Ia menambahkan, fasilitas tersebut dapat digunakan TKI untuk mengadukan masalah yang dialaminya sehingga merasa terlindungi.

"Tadi juga ada usulan yang bagus yaitu menyediakan call center. Jadi semua TKI yang datang itu punya informasi call center, kalau bermasalah ke mana," ujar Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Selain penyediaan call center, kata Bambang, ada pula usulan untuk pembenahan infrastruktur bandara dan peningkatan kualitas layanan di bandara demi kemudahan dan keamanan TKI kembali ke tempat asal. Ia mengatakan, perlu juga adanya penyamarataan pelayanan terhadap TKI.

"Pengaturan layanan terhadap TKI tidak membedakan dengan penumpang lain melalui pembenahan peraturan terkait," kata Bambang.

Bambang mengatakan, mekanisme integrasi layanan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga perlu ditingkatkan. Hal tersebut, kata Bambang, akan memaksimalkan penyediaan informasi secara terbuka untuk memudahkan TKI yang akan kembali dari luar negeri.

"Mudah-mudahan itu bisa membuat TKI tidak hanya aman tapi juga nyaman ketika kembali ke Indonesia," ujarnya.

KPK bersama UKP4 mengundang 13 Kementerian dan Lembaga terkait kesepakatan rencana aksi bersama dalam rangka perbaikan tata kelola TKI. Kementerian dan lembaga itu antara lain Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian RI.

Rencana aksi ini merupakan tindak lanjut sidak KPK dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan terhadap layanan kepulangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 25-26 Juli 2014 lalu.