Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/09/2014, 09:12 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengaku pernah beberapa kali menerima uang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu, Anas masih menjadi ketua umum, sementara SBY dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Pada Agustus 2009, Anas mengaku menerima uang Rp 250 juta dari SBY. Uang ini yang kemudian dia gunakan untuk membayar uang muka pembelian Toyota Harrier yang sekarang dipermasalahkan oleh KPK.

"Rp 200 juta yang saya berikan kepada Nazaruddin untuk DP (down payment) itu adalah bagian dari Rp 250 juta yang diberikan dari SBY," tutur Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/9/2014), saat diperiksa sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi Hambalang.

Tunai

Menurut Anas, dia menerima uang itu sebagai hadiah karena berhasil menjadi juru bicara terbaik pada pemilu presiden lima tahun lalu. Dia mengatakan, pemberian uang tersebut berlangsung di kediaman SBY di Cikeas, Bogor.

Anas menyebut pula bahwa Ibu Negara Ani Yudhoyono menyaksikan pemberian uang tersebut. "Saya waktu itu dipanggil ke Cikeas. Di sana bertemu Pak SBY. Uangnya diberikan secara tunai," ujar dia.

Jaksa KPK pun menanyakan kepada Anas mengapa uang dari SBY tersebut tidak ditransfer saja. "Ya enggak mungkin kan saya minta begitu. Kan Pak SBY beri uangya, masak saya minta ditransfer saja. Kan enggak mungkin," jawab Anas.

Selain uang Rp 250 juta itu, Anas mengaku pula pernah menerima uang dari SBY seusai roadshow atau kunjungan SBY ke Jawa Timur pada Maret 2009. Ketika itu, Anas mengaku diminta mendampingi SBY.

Menurut Anas, pada saat makan di Hotel Shangrila dalam rangkaian perjalanan itu, SBY menyerahkan "bekal" untuk Anas. "(Saat itu) saya sampaikan saya mau berangkat ke dapil setelah ini. Beliau ngasih bekal saya untuk ke dapil," tutur dia.

Terkait dengan uang muka pembayaran Harrier, Presiden SBY melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha telah membantah pernyataan Anas. Menurut Julian, Presiden Yudhoyono tidak pernah mengapresiasi seseorang dengan cara memberikan uang.

Julian juga mengatakan, tidak ada alasan bagi SBY untuk memberikan uang kepada Anas, apalagi karena telah mengantarkan Partai Demokrat menjadi partai pemenang pada Pemilu 2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com