Jokowi Disarankan Hapus Subsidi BBM dan Berikan Bantuan Tunai

"Nantinya, penghematan anggaran dari subsidi yang dihapus itu, bisa disalurkan kepada masyarakat miskin dalam bentuk bantuan tunai," kata Syahroza saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/8/2014) malam.

Syakhroza menjelaskan, besaran bantuan tunai yang diberikan adalah Rp 1 juta per bulan kepada setiap kepala keluarga. Dengan jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2014 sebanyak 28,8 juta orang, maka setidaknya ada 9,5 Juta kepala keluarga yang akan mendapat bantuan.

"Satu tahun totalnya hanya Rp 114 triliun. Jauh lebih kecil dari angka subsidi BBM dan listrik yang di RAPBN 2015 totanya Rp 363,5 Trilun. Penghematan bisa mencapai Rp 249,5 Trilun," kata Syakhroza.

Apa yang membedakan program bantuan tunai ini dengan bantuan langsung tunai (BLT) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Pertama, menurut Syakhroza, program ini akan tepat sasaran karena langsung disalurkan melalui bank dengan menggunakan data BPS.

"Kalau BLT kemarin kan ke Gubernur dulu, ke Bupati, baru ke kecamatan dan kelurahan," ujar Syakhroza.

Agar lebih tepat sasaran, lanjut dia, program ini bisa turut disandingkan juga bersama Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat yang selama ini dijanjikan Jokowi. Pasalnya, penerima KIP dan KIS juga adalah kalangan menengah ke bawah.

"Nanti dibuat juga kartunya, Kartu Energi Berkeadilan," ujarnya.

Perbedaan lain dari BLT, lanjut dia, adalah dari segi jumlah. Program BLT hanya memberikan Rp 300.000 selama tiga bulan kepada setiap kepala keluarga sehingga hanya cukup untuk menutupi kekurangan hidup sehari-hari. Sementara, program ini, yang memberikan Rp 1 Juta per bulannya  bisa ditabung dan dikumpulkan sebagai modal usaha.

"Nanti kalau sudah mapan karena usahanya sukses, kita tarik programnya," kata Syakhroza.