Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Jokowi Bisa Tiru Mantan Presiden Argentina

Kompas.com - 01/09/2014, 18:36 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Lembaga Survei Indonesia (LSI) menilai, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dapat meniru langkah mantan Presiden Argentina, Carlos Menem, dalam hal inkonsistensi kebijakan pemerintahan, terutama menyangkut rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Mantan Presiden Argentina Carlos Menem pernah dalam kampanyenya mengatakan tidak akan menjual BUMN-nya, dan tidak akan menambah utang luar negeri. Tapi begitu terpilih, kebijakannya justru semua terbalik, dia melakukan privatisasi BUMN, dan ini secara politik memang hancur, tapi dia berhasil membuat ekonomi Argentina maju," kata Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi di Jakarta, Senin (1/9/2014), seperti dikutip Antara.

Kuskridho mengisahkan, meskipun harus mengambil keputusan menjual perusahaan BUMN Argentina dan menghancurkan janji politiknya, apa yang dilakukan Carlos Menem itu justru mampu menekan angka pengangguran dan yang bersangkutan terpilih kembali pada periode selanjutnya.

Menurut dia, Jokowi juga bisa melakukan hal serupa dalam hal rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, meskipun PDIP (partai di mana Jokowi bernaung) dulu kerap menolak rencana pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Maka menurut saya kalau pun PDIP berpindah posisi (menjadi setuju atas kenaikan harga BBM bersubsidi), maka PDIP harus meyakinkan hal itu semata-mata untuk kebaikan publik," ujar dia.

PDIP, kata dia, harus mempersiapkan argumen yang rasional dan dapat diterima publik, serta membuktikan kinerja pemerintahan Jokowi berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kalau didiamkan saja, istilahnya pagi tahu, sore tempe atau pagi bilang A, sore bilang B, itu akan merepotkan," kata dia.

Jokowi siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com