Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Audiensi dengan Kementerian SBY, Tim Transisi Tidak Ajak Pokja

Kompas.com - 29/08/2014, 16:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, mengatakan, pihaknya akan menggelar audiensi dengan sejumlah kementerian/lembaga yang dianggap prioritas. Audiensi dilakukan untuk melancarkan transisi pemerintahan saat ini.

Andi menjelaskan, dalam audiensi tersebut, Tim Transisi akan meminta penjelasan pada kementerian/lembaga terkait kebijakan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan Jokowi-JK nanti. Tim Transisi Jokowi-JK juga akan memperdalam persiapan kementerian/lembaga pada masa transisi pemerintahan ini.

"Mekanismenya adalah audiensi, kami temui menteri atau pejabatnya untuk menanyakan persiapan transisinya seperti apa," kata Andi, saat dihubungi, Jumat (29/8/2014).

Sesuai dengan pernyataan Jokowi, Tim Transisi menjadikan Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Pertanian sebagai kementerian/lembaga yang menjadi prioritas untuk diajak berkoordinasi.

Meski sudah ada kementerian prioritas yang diajak untuk berkomunikasi, Tim Transisi masih menunggu arahan Jokowi mengenai waktu koordinasi dengan kementerian/lembaga tersebut. Andi menegaskan, koordinasi antara Tim Transisi dan kementerian di kabinet Presiden SBY tak akan melibatkan kelompok kerja (pokja) yang dibentuk Tim Transisi. Pasalnya, komunikasi tersebut akan diwakili oleh Deputi dan Kepala Staf Tim Transisi.

Presiden SBY dan Jokowi sepakat untuk mulai secara intensif menjalin komunikasi selama proses transisi pemerintahan. Selain itu, Presiden SBY juga membuka pintu bagi Jokowi melalui Tim Transisi untuk mulai berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan yang akan ditunjuknya. Pernyataan itu dilontarkan Presiden SBY seusai bertemu dengan Jokowi di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com