Bakal Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Tak Populer

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo siap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat.

"Saya siap untuk tidak populer," ucap Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah

"Harus dialihkan ke usaha produktif, misalnya usaha di desa, pupuk, benih, pestisida, dan mesin untuk nelayan. Jangan sampai masyarakat kita konsumtif pakai BBM terus. Harus berubah, konsumsi jadi produktif," ucap Jokowi.

Jokowi memastikan bahwa pengalihan subsidi bagi masyarakat kecil nantinya bakal tepat sasaran. Pemerintahannya akan menggunakan sistem kartu agar tidak ada penyimpangan.

Sebelumnya, dalam pertemuan di Bali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak permintaan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum masa jabatannya berakhir. (Baca: SBY Tolak Permintaan Jokowi Naikkan Harga BBM)

Menko Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan, Presiden SBY tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi karena tidak mau menambah beban masyarakat yang sudah cukup berat. Terlebih lagi, harga BBM sudah dinaikkan pada 2013 lalu, ditambah dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun ini. (Baca: Menko Perekonomian: Presiden SBY Tidak Akan Menaikkan Harga BBM Bersubsidi)