Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Majelis Mujahidin Sebut ISIS Menyesatkan

Kompas.com - 09/08/2014, 15:57 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin Irfan S Awwas menyatakan, paham Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) adalah paham sesat. Ia menilai ISIS telah berdusta atas nama khilafah.

Irfan mengatakan, ISIS mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah, hanya dibaiat sekelompok orang, sedangkan bagian terbesar kaum muslimin menolak. "Hal ini berpotensi memicu perang saudara di antara kaum muslimin yang setuju dan yang menentang. Mengangkat khalifah wajib berdasarkan musyawarah kaum muslimin secara keseluruhan," kata Irfan di Markas Majelis Mujahidin Jabodetabek, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (9/8/2014).

Ia menilai ISIS menggunakan doktrin takfir, yang menyebut orang di luar kelompoknya sebagai kafir. Kelompok ISIS menganggap kaum muslimin yang menolak kekhalifahan yang dideklarasikan sepihak. Selain itu, mereka pun mengafirkan kaum muslimin yang berada dalam pemerintahan yang didominasi hukum-hukum selain syariat Islam.

"Sikap ini sesat karena menolak berbaiat dan belum tegaknya syariat Islam bukan syarat keimanan. Selain itu bertentangan pula dengan fakta sejarah yang syar'iy," kata Irfan.

Irfan pun menjelaskan beberapa fakta sejarah yang bertentangan dengan pemahaman ISIS saat ini. Di antaranya, ketika Abu Bakar dibaiat khalifah pertama oleh kaum muslimin, seorang sahabat dan tokoh anshar bernama Sa'ad bin Ubadah tidak mau membaiat Abu Bakar hingga beliau wafat. Namun, khalifah Abu Bakar tidak memeranginya dan dia tetap aman serta tidak ada satu pun sahabat yang mengafirkannya.

"Artinya, orang Islam yang tidak mau berbaiat kepada khalifah yang tidak mereka setujui, bukan dosa," kata Irgan.

Dengan fenomena ISIS saat ini Majelis Mujahidin mempertanyakan dasar apa Al Baghdadi mengafirkan, memvonis murtad, bahkan membunuh serta memerangi kaum yang menolak membaiatnya, seperti terlihat dalam video yang mereka sebar luaskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com