Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara soal Pilpres, SBY Ungkit Gugatan Prabowo-Hatta ke MK

Kompas.com - 31/07/2014, 16:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini tidak banyak berbicara soal hasil pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil pemilu presiden yang dimenangkan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla. Setelah sempat berkomentar dalam akun YouTube, SBY kembali menyinggung masalah pilpres setelah KPU mengeluarkan hasil akhirnya.

Komentar kali kedua soal pilpres ini ia sampaikan dalam jumpa pers mendadak di kediamannya di Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014). Jumpa pers itu sebenarnya hanya akan menyinggung soal informasi WikiLeaks, yang menuduh SBY terlibat dalam korupsi pencetakan uang kertas di Australia tahun 1999. Namun, sebelum menyampaikan klarifikasinya, dia menyinggung berbagai isu.

SBY mengatakan, selama libur Lebaran ini, ia tengah fokus memantau pengamanan arus mudik, proses investigasi Malaysia Airlines MH17, konflik di Jalur Gaza, hingga menjaga kondisi negara pasca-pemilu presiden. Terkait pilpres itu, SBY menyinggung gugatan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi.

"Seperti yang saudara ketahui, Prabowo-Hatta membawa perselisihan hasil suara yang ditetapkan KPU ke MK. Tentu saya dan semua pihak akan mengawalnya agar semua berlangsung dengan baik," kata SBY.

Presiden merasa berkewajiban untuk memastikan agar proses Pilpres 2014 ini tuntas. "Oleh karena itu, 20 Oktober nanti ada suksesi kepemimpinan yang berjalan damai dan demokratis," kata SBY.

Sebelumnya, SBY sempat mengutarakan alasannya mengapa ia mulai irit berbicara soal pilpres. Pernyataan SBY terkait hal itu diunggah dalam situs YouTube pada 25 Juli 2014 (baca: Ini Alasan SBY Irit Berkomentar soal Hasil Pilpres). Menurut SBY, saat ini sebaiknya seluruh pihak menahan diri untuk tidak memberikan komentar yang memperkeruh suasana. Dia mengimbau semua pihak untuk menghormati KPU dan pasangan calon peserta pilpres. SBY mengakui bahwa suasana menjadi tegang.

"Saya sendiri sangat hemat dalam mengeluarkan statement meskipun saya didorong melalui SMS, melalui social media, 'Ke mana Pak SBY? Harusnya memberikan komentar', dan sebagainya. Saya pikir tidak perlu karena, menurut saya, semuanya masih dalam batas-batas yang wajar, tidak ada yang luar biasa," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com