Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/07/2014, 16:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini tidak banyak berbicara soal hasil pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil pemilu presiden yang dimenangkan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla. Setelah sempat berkomentar dalam akun YouTube, SBY kembali menyinggung masalah pilpres setelah KPU mengeluarkan hasil akhirnya.

Komentar kali kedua soal pilpres ini ia sampaikan dalam jumpa pers mendadak di kediamannya di Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014). Jumpa pers itu sebenarnya hanya akan menyinggung soal informasi WikiLeaks, yang menuduh SBY terlibat dalam korupsi pencetakan uang kertas di Australia tahun 1999. Namun, sebelum menyampaikan klarifikasinya, dia menyinggung berbagai isu.

SBY mengatakan, selama libur Lebaran ini, ia tengah fokus memantau pengamanan arus mudik, proses investigasi Malaysia Airlines MH17, konflik di Jalur Gaza, hingga menjaga kondisi negara pasca-pemilu presiden. Terkait pilpres itu, SBY menyinggung gugatan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi.

"Seperti yang saudara ketahui, Prabowo-Hatta membawa perselisihan hasil suara yang ditetapkan KPU ke MK. Tentu saya dan semua pihak akan mengawalnya agar semua berlangsung dengan baik," kata SBY.

Presiden merasa berkewajiban untuk memastikan agar proses Pilpres 2014 ini tuntas. "Oleh karena itu, 20 Oktober nanti ada suksesi kepemimpinan yang berjalan damai dan demokratis," kata SBY.

Sebelumnya, SBY sempat mengutarakan alasannya mengapa ia mulai irit berbicara soal pilpres. Pernyataan SBY terkait hal itu diunggah dalam situs YouTube pada 25 Juli 2014 (baca: Ini Alasan SBY Irit Berkomentar soal Hasil Pilpres). Menurut SBY, saat ini sebaiknya seluruh pihak menahan diri untuk tidak memberikan komentar yang memperkeruh suasana. Dia mengimbau semua pihak untuk menghormati KPU dan pasangan calon peserta pilpres. SBY mengakui bahwa suasana menjadi tegang.

"Saya sendiri sangat hemat dalam mengeluarkan statement meskipun saya didorong melalui SMS, melalui social media, 'Ke mana Pak SBY? Harusnya memberikan komentar', dan sebagainya. Saya pikir tidak perlu karena, menurut saya, semuanya masih dalam batas-batas yang wajar, tidak ada yang luar biasa," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com