Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Bagus Golkar Gabung Koalisi Jokowi-JK asal Tanpa Syarat

Kompas.com - 28/07/2014, 10:11 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Partai Nasdem tidak mempermasahkan jika Partai Golkar bergabung dalam koalisi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Demikian dikatakan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Minggu (27/7/2014).

"Golkar bergabung itu bagus-bagus saja," ujar Patrice seperti dikutip Tribunnews.com.

Namun, jika bergabung dalam koalisi, Patrice mengingatkan agar Golkar tidak meminta syarat. Ia mencontohkan pihaknya yang melakukan koalisi tanpa syarat.

"Bergabung itu harus dengan keikhlasan dan kerelaan, jangan bergabung dengan tidak rela dan permintaan syarat-syarat tertentu," ujar Patrice.

Mengenai posisi menteri, Patrice juga menilai hal itu hak prerogatif presiden.

"Kalau Golkar sebagai parpol besar punya banyak kader berpengalaman, ya mungkin dibutuhkan di pemerintahan yang akan datang. Tapi itu terserah Pak Jokowi sendiri," ujarnya.

Hingga kini, Patrice mengaku belum mendengar Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie tertarik masuk koalisi Jokowi-JK. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan bila Golkar masuk koalisi.

"Untuk menteri, itu sepenuhnya di tangan Pak Jokowi, insya Allah kalau dilantik. Kami berkoalisi tanpa syarat, terserah Pak Jokowi. Kalau Golkar enggak punya spesifikasi tertentu tidak bisa dipaksakan juga," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Namun, keputusan tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com